Headline9.com, MARTAPURA – Diduga tak transparan, puluhan warga Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, geruduk kantor desa setempat, Rabu (20/8/2025).
Banyaknya massa yang datang, membuat aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dari Polsek Martapura Barat langsung berjaga guna meredam agar tidak terjadi konflik. Kondisi ini pun sempat memanas antara kepala desa (kades) dengan warga setempat.
Keadaan ini dipicu terkait sumbangan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Teluk Selong untuk kegiatan HUT RI ke-80 di Kecamatan Martapura Barat. Namun, nominal yang diberikan ke kecamatan, dianggap warga tak wajar. Alokasi yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu disumbangkan secara sukarela oleh pemdes setempat mencapai Rp2 juta. Sementara, kabarnya lagi Karang Taruna Permata tidak pernah menerima sepeser pun dari alokasi dana desa Pemdes Teluk Selong karena dianggap tak ada kepengurusan (vakum).
Salah satu Warga Desa Teluk Selong Ulu, Anang, mengatakan, bahwa Pemdes setempat tidak pernah transparan. Termasuk tak adanya kegiatan HUT RI ke- 80 di Desa Teluk Selong Ulu. Tapi sumbangan ke kecamatan Martapura Barat untuk pelaksanaan kegiatan 17-an justru bisa dilakukan pihak pemdes.
“Jadi tiap RT diberikan Rp250 ribu untuk lomba 17-an dan itu kami kembalikan ke Pemdes. Tapi sumbangan ke kecamatan untuk 17-an kok bisa,” ungkap Anang. Termasuk penggerudukan yang dilakukan pihaknya juga menyoroti penggunaan dana desa salah satunya pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan hal itu dinilai tak transparan.
“Penggunaan dana desa juga tidak transparan selama ini, berapa saja yang digunakan terus lomba 17-an saja tidak ada. Pembangunan di desa juga tidak ada sampai-sampai layanan administrasi untuk masyarakat saja tidak diakomodir oleh mereka bahkan lempar sana sini. Selain itu, ada unsur kesengajaan (pembiaran) belum dibentuknya kepengurusan baru untuk Karang Taruna yang lama vakum. Kalau tidak salah vakumnya 2021 atau pembakal (kades) yang ada saat ini menjabat,” ucapnya kepada awak media.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Desa Teluk Selong Ulu, Hery, mengakui bahwa alokasi untuk Kecamatan Martapura Barat sebagai rangkaian memeriahkan puncak HUT Republik Indonesia (RI) ke- 80 memang benar adanya.
Dirinya menyebut, anggaran yang dikategorikan sumbangan tapi tak wajib itu tidak hanya dilaksanakan Desa Teluk Selong saja melainkan ada dari desa lainnya lagi. Total desa di Kecamatan Martapura Barat sebanyak tiga belas. Anggaran yang dikeluarkan seluruh desa sepakat bahwa nominalnya Rp 1,5 juta.
“Sebenarnya bukan agenda ya tapi itu sumbangan 17-an ke Kecamatan Martapura Barat dan itu murni dari desa sekitar Rp1,5 juta dan Rp500 ribunya lagi untuk Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah). Sebenarnya tidak wajib tapi 13 desa seluruhnya menyumbang,” katanya.
Terkait vakumnya Karang Taruna Permata, ungkap dia, sudah berlangsung sebelum dia menjabat. “Sebelum saya menjadi kepala desa itu sudah vakum. Karena vakum itu kami kesulitan mengeluarkan anggarannya, lalu siapa yang mempertanggungjawabkan. Nah, berkaitan dengan itu, kenapa desa lain bisa karena memang Karang Tarunanya ada,” ungkap Heri.
Berkaitan dengan alokasi anggaran yang dipertanyakan warga Teluk Selong Ulu karena tak transparannya terhadap pengelolaan keuangan hingga tak terlihatnya sejumlah pembangunan desa. Menyeret pertanyaan besar terkait dugaan perkara kasus pengadaan barang dan jasa (PJB) di tingkat desa yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
