headline9.com, Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria sebagai upaya memperkuat sinergi transformasi digital di daerah. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, serta dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi.
Rakerda dan Komdiphoria diikuti perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BSSN bersama Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
Untuk kategori Indeks KAMI, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin sebagai tiga daerah terbaik. Sementara pada kategori pembentukan tim CSIRT tercepat, penghargaan diraih oleh Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala BSSN RI Nugroho Sulistiyadi Budi bersama Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim.
Kepala BSSN RI Nugroho Sulistiyadi Budi mengapresiasi pelaksanaan Rakerda dan Komdiphoria yang dinilainya sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan modern.
“Provinsi Kalimantan Selatan termasuk yang tercepat membentuk tim CSIRT di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di Indonesia, baru ada enam provinsi yang memiliki tim CSIRT lengkap di seluruh tingkatan pemerintahan, dan Kalsel menjadi provinsi kedua tercepat. Bahkan, Kalsel menjadi provinsi pertama yang melaksanakan penilaian indeks kematangan keamanan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Nugroho di Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan, capaian tersebut menunjukkan responsivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, mudah, cepat, dan aman. BSSN, lanjutnya, siap bersinergi untuk menjaga serta memperkuat infrastruktur pemerintahan digital di daerah.
Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, serta grand design Reformasi Birokrasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui forum ini, saya berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret untuk percepatan digitalisasi daerah, sehingga layanan publik dapat hadir dengan standar yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim menambahkan, Rakerda dan Komdiphoria menjadi forum strategis untuk mengawal berbagai inovasi layanan publik agar semakin transparan dan berkualitas. Kegiatan ini juga dirangkai dengan sejumlah agenda serta materi dari narasumber Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PANRB, dan BSSN RI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antar pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
