headline9.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terkait koordinasi dan persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Selatan. Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (26/1/2026) sore.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, serta jajaran terkait.
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan peresmian Posbankum Desa dan Kelurahan. Dukungan yang disiapkan meliputi kesiapan lokasi kegiatan, pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga sinergi lintas sektor agar seluruh rangkaian acara berjalan tertib, aman, dan lancar.
Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan akan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan total 2.016 pos. Rinciannya, Kota Banjarmasin sebanyak 52 pos, Banjarbaru 20 pos, Kabupaten Hulu Sungai Utara 219 pos, Hulu Sungai Tengah 169 pos, Hulu Sungai Selatan 148 pos, Tapin 135 pos, Barito Kuala 201 pos, Tanah Laut 135 pos, Banjar 290 pos, Tanah Bumbu 157 pos, Kotabaru 202 pos, Balangan 157 pos, dan Tabalong 131 pos.
Rangkaian kegiatan peresmian dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, Kamis (29/1/2026), Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dijadwalkan tiba di Kalimantan Selatan dan melakukan kunjungan di Kota Banjarmasin. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan layanan Posbankum di Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin, serta jamuan bersama Gubernur Kalimantan Selatan.
Pada hari kedua, Jumat (30/1/2026), kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Selatan akan digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru. Acara diawali dengan peninjauan layanan terpadu, dilanjutkan peresmian Posbankum, penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, pemberian penghargaan kepada gubernur, bupati, dan wali kota, serta kick-off pelatihan paralegal desa dan kelurahan.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi bagian penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan sebagai upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat paling bawah,” ujar H. Muhidin.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa dukungan Gubernur Kalimantan Selatan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam penguatan layanan hukum di Banua. Kehadiran pemerintah provinsi dinilai menjadi faktor penting dalam membangun sinergi lintas sektor.
“Dukungan ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan. Melalui peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, kami berharap akses masyarakat terhadap layanan hukum semakin mudah, cepat, dan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Alex.
Ia menambahkan, keberadaan Posbankum diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan layanan pendampingan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan.
