BerandaKalselPemprov Kalsel Dorong Konsolidasi BPR Daerah untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Lokal

Pemprov Kalsel Dorong Konsolidasi BPR Daerah untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Lokal

headline9.com, BANJARMASIN – Bank Perekonomian Rakyat (BPR/PT BPR) milik pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi di Banjarmasin, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat kelembagaan BPR daerah agar mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM pedesaan dan sektor produktif lokal.

FGD dibuka Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel Agus Maiyo, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutan tertulis Gubernur H. Muhidin yang dibacakan Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, ditegaskan bahwa peran BPR sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat pedesaan. Sektor-sektor produktif lokal dinilai masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan perbankan yang kuat dan adaptif.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan sektor keuangan yang kian ketat, tuntutan penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola yang baik menuntut BPR untuk terus berbenah dan bertransformasi.

“Transformasi digital dan pemenuhan regulasi harus dijalankan secara disiplin oleh BPR agar mampu bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

BACA JUGA :  Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Pulau Laut

FGD Konsolidasi ini juga dinilai strategis dalam merespons implementasi Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 yang menegaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan BPR. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah ketentuan mengenai konsolidasi BPR yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dalam satu wilayah.

Gubernur H. Muhidin menyatakan keyakinannya bahwa BPR yang kuat dan sehat akan mampu bersaing secara sehat dengan bank umum, memberikan layanan keuangan yang lebih optimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi regional.

Melalui forum FGD Konsolidasi ini, Pemprov Kalsel berharap terbangun kesamaan visi, komitmen, dan langkah konkret antara BPR, regulator, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, proses konsolidasi dapat berjalan terencana, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan kepentingan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin mengungkapkan bahwa saat ini terdapat delapan BPR milik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang sumber pendanaannya berasal dari Bank Kalsel. Delapan BPR tersebut yakni PT BPR Kotabaru, PT BPR Tapin Sejahtera (Bank Tapin), PT BPR Batola (Barito Kuala), PT BPR Tabalong Sejahtera, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera, PT BPR Hulu Sungai Selatan, PT BPR Hulu Sungai Tengah, dan PT BPR Balangan.

BACA JUGA :  Belum Sebulan, DBD di Kalsel Capai 900 Kasus, Kabupaten Banjar Tertinggi

Menurut Fahrudin, BPR-BPR tersebut perlu didorong untuk melakukan konsolidasi, terutama dalam rangka pemenuhan permodalan dan penguatan kapasitas usaha. Terkait wacana merger BPR, pihak Bank Kalsel menyambut positif sebagai salah satu opsi penguatan kelembagaan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo memaparkan sejumlah aspek penting, mulai dari regulasi, kinerja BPR sepanjang 2025, hingga gambaran umum pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan. Ia menyebutkan bahwa dari sisi permodalan, BPR milik pemerintah daerah di Kalsel secara umum berada pada level yang memadai.

Hal tersebut tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang berada di atas 30 persen. Meski demikian, Agus Maiyo menegaskan masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama agar kinerja dan daya saing BPR dapat terus ditingkatkan.

Agus Maiyo mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya FGD Konsolidasi ini. Ia berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang produktif dan solutif guna merumuskan langkah-langkah penguatan BPR daerah secara konkret dan terukur.

- Advertisment -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular