Headline9.com, BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel menggelar ekspos finalisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP). Seminar akhir yang digelar, Rabu (13/12), dihadiri seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sekretaris BRIDA Kalsel, Firmansyah, mengungkapkan, kajian tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa jauh layanan publik yang diberikan terhadap masyarakat.
Termasuk, dengan adanya kajian ini pelayanannya tentu diharapkan harus lebih baik lagi.
Yang diketahui, selama ini sudah mengacu pada peratuan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2023 perubahan atas peraturan Nomor 29 Tahun 2022.
“Dari peraturan yang tertuang itu, hanya mengacu pada satu lokus yaitu Samsat Banjarmasin I memang kriterianya sudah sangat bagus,” ujarnya, usai mengikuti ekspos seminar akhir Indeks Pelayan Publik (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Sekaligus berpedoman kepada peraturan Menpan RB yang dimuat dinomor 5 Tahun 2013 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
“Namun, kita beriniasi untuk melakukan kajian terhadap sejumlah samsat yang yang setidaknya dapat mewakili se Kalsel,” beber Firman.
Dari hasil kajian yang dilakukan, kata dia, IPP yang dilaksanakan samsat se Kalsel yang menjadi sampel kajian BRIDA sudah sangat baik. “Dengan adanya riset yang dilakukan diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih terpenuhi lagi,” paparnya.
Karena semakin hari, kebutuhan serta keinginan masyarakat cukup beragam. Sepantasnya, pelayanan publik harus benar-benar menyesuaikan.
Dari data kajian (riset) tim peneliti, hasil penilaian kepuasan masyarakat se Kalsel tercatat sudah mengalami predikat sangat baik.
Didapuk mendapat hasil predikat sangat baik di antaranya Samsat Barabai (4,52), Banjarmasin I (4,86), Marabahan (4,71), Paringin (4,85), Pelaihari (4,57) serta Samsat Banjarmasin II (4,85)
Sementara untuk predikat baik didapatkan UPPD Samsat Rantau (4,38), Martapura (4,20), Kandangan (4,44), Banjarbaru (4,23), Tanjung (4,35), Kotabaru (4,36) dan Amuntai (4,23). Sementara, Samsat Batulicin dipredikat kurang baik (3,76).
Namun, hasil ekspos kajian keseluruhan, kata Maliani, selaku Ketua Tim Peneliti IPP dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), seluruhnya sudah mencapai tingkat kepuasan dalam melayani masyarakat.
Bahkan, terbilang, sudah melengkapi sejumlah fasilitas penunjang pelayanan publik. Termasuk, penggunaan informasi melalui jejaring media elekronik.
“Misalnya sudah memiliki layanan seperti penyediaan air minum untuk masyarakat. Itu sudah menjadi nilai tambah dan acuan kami tetap menyesuaikan dengan peraturan dari Menpan RB tadi,” jelasnya.
Diungkapkan Maliani, dalam memberikan penilaian pihaknya juga telah melakukan berbagai prosedur. Bahkan, menyesuaikan standarisasinya.
“Nilai yang kami diberikan itu sudah tergolong tinggi dibandingkan pusat. Ini juga sebagai bahan evaluasi agar layanannya bisa ditingkatkan,” pungkasnya.
Kegiatan yang digelar tim peneliti dengan perwakilan UPPD Samsat se kabupaten/kota itu dihadiri Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah
