Headline9.com, BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel menggelar seminar proposal terkait kajian indeks pelayanan publik di Kalsel.
Kegiatan tersebut digelar di aula BRIDA Kalsel, Rabu (27/9) siang. Pihaknya juga turut mengundang Bapelitbangda kabupaten/kota beserta perwakilan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat di Kalsel.
Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, mengungkapkan, meski kegiatan ini perdana dilaksanakan. Tetapi, hal penting yang dapat diperhatikan adalah kualitas untuk meningkatkan pelayanannya.
“Kita melaksanakan seminar proposal kajian soal Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kalsel. Kita ketahui sebagian besar SKPD juga memiliki pelayanan publik,” imbuhnya usai membuka kegiatan seminar proposal terkait kajian indeks pelayanan publik di Kalsel.
Digelarnya seminar proposal itu, menurutnya, bagus dikaji dan digali secara mendalam karena dari hasil tersebut dapat ditemukan solusi dalam mengentaskan permasalahan yang ditimbulkan kurang maksimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita ingin melakukan kajian kira-kira apa yang menyebabkan masih adanya keluhan tersebut. Maka, dikumpulkan mereka tadi kami perlu mendapatkan masukan secara langsung yang terjadi di lapangan itu apa saja permasalahannya. Kongkritnya, nanti ada peneliti dari BRIDA yang meninjau samsat di Kalsel. Baik mulai dari persoalannya, sarana prasarana, sumber daya manusianya (SDM) semua itu jadi bahan untuk dikumpulkan kemudian dikaji dan dianalisis agar mengetahui penyebab terjadinya keluhan,” paparnya.
Tak hanya ditujukan untuk Samsat, ia menjelaskan, juga bisa diterapkan disejumlah instansi pemerintahan lainya. “Seperti rumah sakit, perizinan, pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya yang menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ungkap mantan pejabat teras dari Pemko Banjarmasin itu.
Ia berharap, dari hasil kajian yang dilaksanakan setidaknya dapat melahirkan terobosan baru berupa inovasi. “Tentu, tujuannya positif agar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar lebih efesiensi dan membantu segala macam kemudahan,” harapnya.
Dilokasi yang sama, Ketua Tim Kajian Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kalsel, Maliani, menuturkan, akan mulai melakukan kajian pada Oktober ini. Yang terlebih dahulu, harus menyesuaikan mekanisme dan prosedur yang biasa dijalankan. Salah satunya, menunggu dikeluarkan surat rekomendasi resmi agar bisa melaksanakan penelitian.
“Kajian kita ini lokusnya lebih kepada pelayanan samsat. Sebelumnya tahun 2022, yang mewakili Kalsel untuk penilaian itu kan hanya satu yakni Samsat Banjarmasin I. Makanya, agar merata mengetahui lebih jauh tentang pelayanan publiknya kita ambil sampel 7 UPPD yang mewakili berbagai daerah,” tuturnya.
Sebagai tindaklanjut agar ke depan Kalsel bisa mendapatkan predikat pelayanan prima, ia menjelaskan, ada beberapa sampel yang akan dilakukan untuk penelitian ini. Termasuk, mendatangi kantor pelayanan pajak milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Sebenarnya kan ada 14 UPPD samsat. Tetapi sampel ada tujuh samsat di antaranya dua Samsat di Banjarmasin, Martapura (Banjar), Pelaihari (Tanah Laut), Amuntai (HSU) dan Barabai (HST) yang masing-masing sudah mewakili baik wilayah pesisir maupun banua enamnya,” tuturnya.
Tak hanya itu, dia mengungkapkan, melalui kajian ini tujuan utamanya adalah memunculkan kepermukaan apa solusi yang tepat agar layanan prima bisa didapatkan.
“Memang Pemprov Kalsel berkomitmen turut meningkatkan pelayanan sesuai misi keempat yang diusung pak gubenur Kalsel dengan berfokus pada pelayanan publik,” ungkapnya.
“Ada tiga tujuan dilaksanakannya kajian tersebut. Pertama, melihat kondisi indeks pelayanan publik yang ada diseluruh samsat. Kedua, mencari kendala dan tantangan dihadapi meraka dan ketiga, mencari strategi apa untuk dapat memperkuat pelayanan. Selanjutnya, apabila ini bagus bisa diadopsi oleh samsat lainnya di kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.
Ditambah lagi, kata dia, tahun 2022 indeks pelayanan publik di Kalsel berada diperingkat 20 se Indonesia. Sehingga, untuk bisa melakukan penilaian pihaknya pun mengacu ke dalam peraturan Menpan RB Tahun 2023.
“Nilainya 4,02 memang kalau diakui masih dalam kategori sangat baik. Tetapi, belum sampai ke kategori tertinggi yaitu pelayanan prima. Nah, kita kan dituntut untuk ke depan semua unit pelayanan ditempat kita harus menerapkan pelayanan prima,” beber peneliti berjenjang ahli muda tersebut.
Untuk memantapkan analisis mereka berbagai macam formulasi pun diterapkan. “Dimulai dari nol ya, termasuk melakukan pengisian questener hingga wawancara baik dengan pengelola pelayanan hingga masyarakat yang merasakan layanan itu,” bebernya lagi.
Dia memastikan, kajian ini akan diselesaikan paling lambat pertengahan Desember 2023 atau tutup buku akhir tahun. Berakhir nantinya pada penyelenggaraan seminar akhir.
“Estimasinya itu Oktober – November, paling lambat Desember ya harus sudah selesai,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, tim peneliti ahli yang ditunjuk langsung oleh Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, diketuai Maliani. Untuk anggotanya terdiri tiga orang pilihan yakni Herry Pradana, Muhammad Nur dan Wajidi.
Advetorial/Editor : Lintang
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.