Headline9.com, MARTAPURA – Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjar menyebut, kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di Martapura, Kabupaten Banjar, bukan kelalaian, tetapi hanya musibah.
Sekretaris Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, menyebut, pemicu keracunan bukan disebabkan dari proses memasak yang salah. Melainkan, dugaannya saat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tungkaran, Martapura, melakukan pendistribusian ke sekolah.
“Itu adalah musibah, tidak ada kelalaian. Bahkan, dapur SPPG Tungkaran sudah sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) dan secara keseluruhan sudah memenuhi standar, memang ada beberapa catatan namun yang layak memutuskan tetap Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya, pasca batalnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Satgas MBG dengan Komisi III dan IV, di Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Sabtu (11/10/2025).
Disinyalir adanya zat berbahaya yang terkandung dalam nasi kuning dan sayuran, papar Sipliansyah, diduga menjadi pemicu keracunan. Bahkan informasi itu, jadi bahan laporan tim Investigasi Independen Badan Gizi Nasional (BGN).
“Berdasarkan hasil uji laboratorium, sayur dan nasi kuning diduga mengandung nitrit (zat senyawa untuk pengawet makanan, red). Kalau dari proses tidak salah, tapi pendistribusian dari dapur ke sekolah mungkin disitu terkontaminasinya. Terkait kualitas bahannya baik atau rusak, jujur kami tidak melihat langsung ke lapangan,” kata Siplianayah, yang juga menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar.
Beredar kabar, sebelum insiden keracunan makanan terjadi, sempat ada sekolah yang beberapa kali menolak makanan lantaran menu yang diantar selalu dalam keadaan basi? Sipliansyah mengaku, tidak pernah menerima laporan itu. “Saya tidak tahu soal informasi itu, malah kami tidak pernah mendengar hal tersebut,” ucapnya.
Tak ingin mendapatkan MBG dalam keadaan basi untuk disantap siswa, pihak sekolah kabarnya juga telah mengeluarkan berita acara ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tungkaran. Sipliansyah, sekali lagi tak mengetahui hal itu. “Berita Acara? Nah, saya benar-benar tidak tahu, fisiknya saja saya tidak terima,” ucapnya, dengan nada terkejut dihadapan awak media.
Data resmi Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjar, tercatat 12 sekolah menjadi penerima MBG yang disuplai oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tungkaran. Delapan sekolah diduga makanannya terkontaminasi zat berbahaya. Akibatnya, para siswa dan kepala sekolah (kepsek) mengalami gejala mual, pusing dan muntah-muntah usai menyantap MBG.
Daftar sekolah yang diduga mengalami keracunan makanan, di antaranya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Assalam, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Assalam, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Assalam, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pesayangan, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tungkaran, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Martapura.
Jika kembali terulang, dirinya akan menanyakan ke Badan Gizi Nasional (BGN) apakah Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Banjar, boleh melakukan tindakan tegas secara haknya yakni menegur atau justru sebaliknya memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalahi.
“Kita juga akan berkoordinasi ke BGN terkait itu, apakah boleh dan salah satu yang wajib dipernuhi tiap SPPG sebelum membuka dapur, harus mengantongi lebih dulu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Yang jelas, kita tidak mengada-ngada, memang itu jelas menjadi persyaratan utamanya membuka dapur,” katanya.
Banyaknya korban diduga keracunan MBG, apakah guru masih menjadi pencicip pertama? Ia berharap ada orang khusus yang disiapkan. Hal itu mengantisipasi agar tak terulangnya insiden guru yang diduga juga ikut keracunan. “Salah satu langkah agar kepercayaan MBG ini bisa tumbuh lagi, kami berharap bisa makan bersama langsung dengan anak-anak (sekolah). Kedepannya, tidak harus lagi guru yang mencicipi lebih dulu meski secara juknisnya harus gurunya. Nantinya pencicip ada orang khusus dan tak mesti ahli gizi, kasian gurunya lagi yang mencicipi,” pungkasnya.
Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah
