headline9.com, BANJARBARU – Isu harmonisasi produk hukum daerah pasca perubahan regulasi nasional menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Workshop Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD yang digelar Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi).
Kegiatan yang berlangsung di The Rich Hotel pada 11–14 Februari 2026 itu diikuti para Sekretaris DPRD kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Arnawaty Sufiatin.
Arnawaty yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Keuangan Asdeksi menilai forum tersebut bukan sekadar ajang peningkatan kapasitas aparatur, melainkan momentum strategis untuk memperkuat peran sekretariat dalam menopang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD.
“Profesionalisme aparatur sekretariat harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab dinamika regulasi dan kebutuhan kelembagaan DPRD,” ujarnya.
Salah satu materi utama yang dibahas dalam workshop adalah peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi harmonisasi produk hukum daerah setelah adanya perubahan regulasi nasional, khususnya pasca pemberlakuan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyesuaian terhadap regulasi tersebut dinilai memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah, sehingga sekretariat DPRD dituntut memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam mendukung proses legislasi.
Selain itu, forum juga menyoroti dinamika politik nasional pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dinilai membawa konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan serta proses legislasi di tingkat daerah.
Para narasumber nasional dalam kegiatan tersebut juga memaparkan berbagai materi strategis, mulai dari penyelarasan produk hukum daerah, penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga strategi penyusunan rencana kerja serta agenda DPRD yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi.
Arnawaty menambahkan, workshop nasional ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah dalam pengelolaan sekretariat DPRD.
Menurutnya, berbagai pengalaman dan praktik yang dipaparkan para peserta dapat menjadi referensi penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPRD Kota Banjarbaru, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di daerah.
