headline9.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan menerima penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status kinerja tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Penghargaan yang diterima berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Kalimantan Selatan masuk dalam lima besar provinsi bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 15 kabupaten dan sembilan kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kota Tangerang dan Kota Semarang, sebagai bagian dari total 30 pemerintah daerah dengan kinerja terbaik versi Kemendagri.
Muhidin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menilai penghargaan ini sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah Kalsel masuk dalam lima besar daerah yang menerima penghargaan,” ujarnya usai mengikuti upacara.
Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah masing-masing.
“Mari kita bersama-sama yang akan datang, melaksanakan otonomi daerah di daerah masing-masing dengan sebaik mungkin,” pesannya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jadi kita siap siaga setiap saat untuk melaksanakan kebijakan kita sehari-hari,” tambahnya.
Selain Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Kemendagri juga memberikan penghargaan National Governance Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penghargaan kinerja tinggi bagi pemerintah daerah.
Peringatan Hari Otda yang jatuh setiap 25 April tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Upacara dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri .
Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa kewenangan menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah, namun harus diimbangi dengan kemampuan dan integritas.
“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, yaitu kewenangan. Kewenangan inilah yang menjadi pembeda antara 30 tahun otonomi daerah dengan era sebelumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, otonomi daerah merupakan proses berkelanjutan yang harus terus disempurnakan melalui evaluasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan. Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan kesewenang-wenangan,” tegasnya.
Melalui penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
