headline9.com, RANTAU – Bupati Tapin H Yamani didampingi Kapolres Tapin AKBP Weldi Rozika dan Dandim 1010/Tapin Letkol Inf Dimas Yamma Putra mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026).
Rakor yang berlangsung di Command Center Pemkab Tapin tersebut membahas penanggulangan dan penanganan karhutla menghadapi puncak musim kemarau 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu mempertemukan unsur pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Dalam rakor, seluruh pihak menekankan pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kejadian karhutla dapat segera ditangani sebelum meluas.
H Yamani mengatakan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah daerah bersama TNI-Polri, aparat penegak hukum dan perusahaan pemegang konsesi.
“Yang paling penting adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bergerak. Koordinasi dan penanganan sejak dini harus dilakukan bersama-sama,” kata H Yamani.
Menurutnya, perusahaan pemegang konsesi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga wilayah kerjanya serta mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran.
Pemkab Tapin, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga penanganan ketika terjadi karhutla.
Kewaspadaan tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sekaligus mencegah aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terganggu akibat dampak kebakaran.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak didorong meningkatkan kesiapsiagaan selama periode puncak musim kemarau 2026 sehingga potensi karhutla dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin.
