Headline9.com – Balangan, Keputusan pemberhentian kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) diKabupaten Balangan sangat disayangkan, di tengah mewabahnya Pandemi Covid-19.
Ada sebuah kalimat bijak yang diucapkan Albert Einstein sebagai kata-kata mutiara. Yaitu “Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding”. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya “Kedamaian tidak bisa dijaga dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman”.
Kedamaian tentu erat kaitannya dengan toleransi dan tenggang rasa. Baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat bahkan dalam berbangsa dan bernegara tentu ingin hidup dalam suasana damai.
Sebuah peribahasa “Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih”. Mungkin inilah yang terjadi pada Kabupaten Balangan saat ini, dimana sejak awal tahun musibah melanda masyarakatnya.
Dimulai pemutusan kontrak kerjasama jaminan kesehatan bagi masyarakat oleh Bupati, kemudian pada minggu ketiga dilanda musibah banjir. Belum selesai berbenah pasca banjir, diawal Februari beberapa wilayah di Balangan kembali terendam banjir.
Ditengah pandemi Covid-19, PPKM dan disaat masyarakat Balangan mengalami permasalahan yang ada Ansharuddin selaku Bupati Balangan dan juga Ketua DPC Golkar Balangan justru beramai ramai mengagendakan safari ke Samarinda yang tentunya tidak sedikit menyedot anggaran.
Dalam Surat Telaahan Staf dengan nomor 400/01/ TS-Kesra Tanggal 26 Januari 2021, yang diajukan oleh Pjs Sekretaris Daerah Akhriani, telah disetujui oleh Ansharuddin selaku Bupati Balangan.
Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari Fraksi PDIP Ahmad Fauzi, S. Hut, sangat menyayangkan agenda tersebut. Pemerintah seharusnya lebih mementingkan kondisi masyarakatnya bukan malah menghamburkan uang rakyat.
“Saya menyayangkan, adanya safari ke Kota Samarinda yang diagendakan 11 Februari mendatang. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini kontrak BPJS diputus kenapa tidak anggaran tersebut di alokasikan untuk menangani kondisi yang ada di Daerah,” ungkapnya
Masih menurut Fauzi, BPJS saja tidak dibayarkan, apalagi kita sedang dalam masa pandemi dan juga beberapa wilayah kita di Balangan terendam banjir, kenapa justru agenda yang bukan prioritas dilakukan. Dimana rasa kemanusiaannya.
“Tentu banyak anggaran yang disedot untuk agenda tersebut, jika kita menilik kearah kondisi sekarang, apakah tidak ada empati dari pejabat di lingkungan Pemda terhadap masyarakat kecil,” sambungnya. (aji)
