headline9.com, MARTAPURA – Ironis, ditengah pandemi Covid-19 dan bencana banjir tak menghalangi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar membeli mobil seharga miliaran rupiah.
Informasi yang dihimpun headline9.com,
Mobil yang dibeli untuk unsur pimpinan dewan tersebut sebanyak 4 unit, yakni Toyota Camry seharga Rp650 juta untuk operasional Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi. Sedangkan 3 unit mobil dinas jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Banjar, 2 unit Honda CRV Turbo dan 1 unit Toyota Innova Venturer, totalnya, nyaris mencapai Rp1,5 Miliyar.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi, mengatakan dirinya tidak menolak pembelian mobil dinas tersebut, dengan dalih tunjangan transportasi tidak dibayarkan sebesar Rp19 juta per bulan.
“Ini bukan masalah mobil kalau buat saya, tetapi karena anggaran satu paket dengan wakil pimpinan dan saya pun harus. Kemarin saya meminta mobil listrik agar tidak ada biaya perawatan, tetapi tidak ada di LPSE ,” kata Rofiqi, Rabu (14/4/21) siang.
Menurutnya, apabila dirinya tidak menginginkan maka Wakil Ketua lainnya tentu tidak dapat melakukan pembelian mobil dinas tersebut.
Lanjut Rofiqi, ditegaskannya pembelian mobil dinas ini hasil tunjangan transportasi ia dan pemimpin lainnya. Dirinya tidak masalah ditiadakan pembelian mobil tersebut asalkan tunjangan transportasi dibayarkan.
“Apakah layak gaji dipotong tetapi mobil yang didapat tidak sesuai? Kami lebih baik mobilnya dikembalikan tetapi tunjangan 19 juta per bulan dikembalikan,” ungkapnya.
Ia mengakui, pembelian mobil dinas pimpinan DPRD Banjar dilihat secara moralitas memang tidak tepat, tetapi ini berbicara kolektif kolegial yang ia sendiri tidak mungkin mengatakan tidak sedangkan pimpinan lain berkata iya.
“Maaf sebelumnya, ini bukan masalah mobil, toh mobil saya ada yang satu bulan tidak dihidupkan dan jauh lebih bagus dari Camry,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya, mengatakan sebelumnya tidak ada pembahasan pembelian mobil, tetapi tidak dipungkiri pembahasan dilakukan saat saya tidak hadir.
“Sebelumnya tidak ada pembahasan ini, malah lebih intens membicarakan kepentingan rakyat,” ujar Heru.
Namun, Heru menilai kelayakan pembelian mobil ditengah pandemi Covid-19 dan bencana banjir ini normatif untuk pembelian mobil dinas jabatan pimpinan DPRD Banjar, memang tidak ada masalah dalam prosesnya, tapi kalau soal moralitas terserah masyarakat saja yang menilai seperti apa pimpinan DPRD Banjar.
