headline9.com, PARINGIN – Wakil Bupati Balangan, Supiani membuka kegiatan ekspose akhir kajian bidang usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kamis, (2/12/2021).
Kegiatan yang digelar dari Bappedalitbangda Balangan ini bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan beserta tim penelitinya.
Peneliti Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, Herry Pradana menyampaikan, berdasarkan hasil survei bahwa ada 154 desa di Balangan dan terdapat 94 BUMDes yang terdaftar.
Dari 94 BUMDes yang terdaftar, hanya 45 BUMDes yang aktif dan melaksanakan operasional, serta 68 BUMDes yang melakukan penyertaan modal.
“Usahanya bermacam-macam kami sudah mengklasifikasikan 49 sarana perekonomian dan perdagangan yang memang harus ada dalam wilayah itu kita sesuaikan dengan potensi yang ada di desa,”ujarnya.
Sementara itu, Herry mengharapkan permasalahan yang ada di hulu sampai di hilir terkait dengan perngembangan usaha Bumdes ini bisa dapat diselesaikan secara komprehensif.
Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan, daerah Balangan banyak memiliki potensi, akan tetapi belum dieksplorasi, dikembangkan dan dikelola agar menjadi manfaat bagi desa dan warganya.
Dikarenakan, katanya, penyebab kemungkinannya adalah belum ada yang melihat potensi tersebut, atau belum ada gagasan dan kemampuan untuk memanfaatkannya.
Kabid Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah, Bappedalitbang Kabupaten Balangan, Reki Hardianto Saputra menjelaskan, perlunya membangun konsep venta healing dengan keterlibatan semua pihak, serta memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dana desa itu dana yang sifatnya ada pertanggung jawaban bukan tidak ada pertanggung jawabnya.
Ia berharap, dengan adanya kajian ini bisa mempermudah dalam menentukan langkah-langkah kedepan.
“Insyallah kami akan minta dengan tim ahli untuk lebih di kuatkan dari keluarnya salah satunya adalah menyajikan matrix program kegiatan yang terukur satu tahun pertama, satu tahun kedua serta sampai satu tahun ke enam, jadi di sanakan terlihat peranan dari masing-masing pemerintah daerah swasta dan pemerintah itu sendiri,”tambahnya
