Headline9.com, PARINGIN – Kementerian PANRB menyelenggarakan acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kementerian PAN RB, Rini Widyantini, di Jakarta, Selasa (05/04/2022).
Di Kabupaten Balangan sendiri di ikuti oleh Wakil Bupati Balangan Supiani dan jajaran serta para Kepala SKPD terkait lingkup Pemeritah Daerah Kabupaten Balangan.
Dalam hasil yang diumumkan Kementrian PANRB, Kabupaten Balangan kembali memperoleh predikat baik atau ‘B’ dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022.
Kepala Bagian Organiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati menyampaikan hasil penilaian SAKIP dan RB pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari sisi nilai yakni pada tahun 2020 66,04 persen naik menjadi 66,67 persen untuk SAKIP yang mana Kabupaten Balangan masih berada di level B, dan untuk RB naik 54,63 persen dibanding tahun 2020 53,80 persen.
“Untuk perencanaan ke depan karena kita RPJMD baru kemudian seluruh perangkat pendukungnya seperti dokumen cascading, cross-cutting dan pemenuhan dokumen RB, baik delapan areal perubahan maupun dipendataan reform itu harus kita tingkatkan,” ujar Erna
Terlebih ucap Erna, ada beberapa nilai yang harus pihaknya dongkrak seperti indeks profesionalisme ASN, nilai SPBE Pemkab Balangan, penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik.
Kemudian lanjut dia, serta ada survei integritas yang dilakukan oleh KPK RI akan objeknya yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, karena itulah yang harus pihaknya perbaiki untuk di tahun depan.
“Insya Allah karena dokumen RPJMD baru, maka untuk tahapan-tahapan pengukuran kemudian evaluasi kinerja dapat lebih terkawal lagi,” tambahnya.
Sementara Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widiyantini, mengatakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi Presiden Joko Widodo yaitu menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan tantangan.
“Selain itu juga menghadapi berbagai peluang melalui inovasi-inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mewujudkannya membutuhkan komitmen yang nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan,” pungkas Rini. (Ald)
