Headline9.com, BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel bakal merealisasikan jalan alternatif baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru. Percepatan ini didorong melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp160 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kabid Bina Marga, Azan Syariful Muaz, mengungkapkan, saat ini pengerjaan proyek tersebut sedang memasuki proses lelang.
“Nanti akan dilaksanakan secara multi years (anggarannya melalui APBN lebih dari satu anggaran) dan 2024 sudah bisa digunakan untuk mengakses ke bandara,” ujar dia, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (22/5).
Alasan dibangunkannya jalan baru, menurut dia, untuk lebih mengefesiensikan waktu menuju bandara. Mengingat, jalur akses tercepat satu-satunya saat ini menuju pendaratan pesawat hanya terdapat di Sapta Marga dan Bina Putra dan itu pun masih memerlukan waktu yang panjang.
“Jalur baru ini nantinya langsung tembus ke simpang empat bandara dengan dua jalur empat lajur. Tentu, jalan itu khusus untuk ke bandara,” ucapnya.
Ia membeberkan, jalur ini nantinya akan menembus mulai dari jalan Ahmad Yani ke lokasi yang telah ditentukannya titik ke bandara. Di mana, saat ini masih berstatus simpang tiga, namun, setelah dituntaskan bakal menjadi jalan simpang empat.
“Pembuatan jalurnya dekat dengan retail modern dan salah rumah makan di Banjarbaru,” bebernya.
Kata dia, untuk total panjang keseluruhan dari jalur alternatif yang akan dibangun ini diperkirakan mencapai hingga 3 Kilometer (KM).
“Pusat melalui Kementerian PUPR menyetujui itu sebesar Rp160 M tetapi itu belum termasuk PJU atau aksesoris lainnya nanti akan urus ke depan yang penting terlebih dahulu jalur alternatifnya sudah bisa dilalui,” ungkapnya.
Terpenting lagi, kata dia, pembebasan lahan juga menjadi titik fokus pihaknya. Bahkan, diakuinya sudah dituntaskan tiga tahun lalu, namun, saat ini bidang Bina Marga masih melakukan mediasi dengan satu pemilik lahan untuk dilakukan ganti rugi.
“Cuman ada satu lagi yang belum menerima dana ganti rugi dan itu sudah dititipkan ke pengadilan. Tentu, akan kita lakukan pendekatan lagi,” jelasnya.
Ditambahkannya, setelah proses lelang selesai dan pengerjaan proyek diselesaikan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan baru dilakukan hibah ke Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Nanti untuk pemeliharaan ke provinsi setelah proses hibah diselesaikan,” pungkasnya. (rs)
