Headline9.com, BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) dr. HM. Zairullah Azhar hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Audiensi, yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan-Selatan, di Aula Ismail Abdullah lantai 4, Senin (19/6) secara virtual.
RDPU sendiri digelar dalam rangka menidaklajuti aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait permasalahan Infrastruktur, lingkungan hidup dan tata kelola pertambangan di Kalimantan Selatan yang merujuk pada permasalahan kerusalan Jalan Nasional KM 171.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, melalui RDPU ini Dia berharap sesegeranya ada solusi sebagai titik terang permasalahan kerusakan jalan tersebut, dan mendesak agar secepatnya mendapat keputusan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanbu itu.
Pada RDPU ini, Supian HK mempersilakan ketua Komisi III DPRD Provinsi Kal-sel, H. Sahrujani untuk menjelaskan kronologis sejumlah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Wakil Rakyat “Rumah Banjar” dalam menyikapi KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanbu sesui bidang komisinya yang menangani terkait pembangunan dan infrastruktur.
Sementara itu, Bupati Tanbu Zairullah Azhar menyambut baik langkah positif yang ditempuh oleh wakil rakyat, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Tanbu.
Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tanbu telah mengupayakan membuat alternatif jalan untuk kenyamanan pengguna jalan, kendati menurutnya hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Dengan biaya Rp 6 Milyar kami beli tanah jalan alternatif itu meskipun belum bisa maksimal,” ungkap Zairullah.
Dirinya juga menjelaskan, hingga tanggal 16 Mei 2023 masih belum ada kepastian siapa yang bertanggungjawab akan hal tersebut, hingga kami mengambil langkah untuk membuat jalan alternatif tersebut.
RDPU tersebut berlangsung alot dan tak menemukan titik terang, hingga Supian HK mengambil langkah tegas, dalam waktu dekat, pihaknya membuat jadwal akan bertandang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta dengan memboyong sejumlah LSM untuk meneruskan perjuangan. (MHL)
