Headline9.com, MARTAPURA – Setelah melewati proses lelang jabatan, dua kursi Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terisi satu berasal dari Kandangan Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (11/10/2023).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banjar yang dahulu dijabat oleh Plt. Hj. Siti Hamidah kini dijabat oleh Dian Marliana asal Kandangan Pemkab HST yang ditetapkan sebagai Pejabat Difinitif oleh Bupati Banjar bersama 243 pejabat lainnya di Aula BKDPSDM Kabupaten Banjar.
Selain itu, Dinas Pertanian sebelumnya dijabat Ahmadi, kini sudah diduduki oleh pejabat Difinitif Nasrullah Shadiq, yang sebelumnya menjabat di Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
Dalam kesempatan tersebut Kepala DP3AP2KB Kabupaten Banjar yang baru, Dian Marliana kepada headline9.com mengatakan, program 100 hari kerja dirinya serta perdana di Pemkab Banjar adalah melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, untuk membentuk team work (kerja tim) yang baik.
“Sebagai orang baru, kami harus masuk ke tempat yang baru, jadi harus merangkul semua yang ada di dinas, serta masih banyak PR (pekerjaan rumah, red) yang harus kita kerjakan,” ucapnya.
Dian menjelaskan, DP3AP2KB menangani satu urusan wajib pelayanan dasar dan dua urusan wajib bukan pelayanan dasar, yakni pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
“Yang paling penting adalah terkait pelayanan stunting (kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, red) sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting bahwa kabupaten/kota harus 14 persen di tahun 2024 nanti,” bebernya.
Sedangkan Kabupaten Banjar, menurut data, diungkapkan oleh Dian saat ini mencapai angka 24 persen. Hal tersebut menurutnya masih banyak sekali PR dipermasalahan stunting pada Kabupaten Banjar.
Tidak sampai disana, berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dirinya menjelaskan, Kabupaten Banjar sudah memiliki Peraturan Bupati (Pebup) yang mengatur UPTDPPA, namun belum ada pejabatnya yang dilantik, dan akan difungsikan oleh pihaknya nanti.
“Karena kasus yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak masih banyak terjadi, begitu juga dengan perkawinan anak dibawah umur,” ucapnya.
Selain itu, berkaitan dengan Taman Makam Pahlawan, pihaknya akan mempelajari dengan pejabat yang ada, dan mengatur mekanismenya.
“Karena makam taman pahlawan memang harus kita rawat dan jaga,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian yang baru, Nasrullah Shadiq menjelaskan, dalam program 100 hari kerjanya yang pertama adalah berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), karena banyak lepas dari lokasi tersebut yang di bawah konsesi pihak ketiga, yang menjadi tanggungjawab pihak tersebut.
“Sebenarnya pada Dinas Pertanian ini ada penyuluh tertanian yang menjadi ujung tombak, sehingga mereka melaporkan informasi pada WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, red), dan ada yang merekap apapun termasuk luasan lahan yang terbakar, ini menjadi PR dan bahan saya saat lelang kemarin,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya masih menekankan pada pendataan terhadap lahan pertanian yang ada di Kabupaten Banjar, dirinya mengharapkan data tersebut didapatkan dari para penyuluh walaupun masih data kasar.
“Contoh mereka bisa mendatangi kepada kelompok tani, dengan menanyakan luas lahan perorang, agar bisa melakukan pembenahan data yang lebih akurat,” ucapnya.
Lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Banjar ini menjelaskan, dengan pengumpulan data tersebut, pihaknya menggali potensi dan mempermudah untuk mengarahkan sehinggan dapat membangun Kabupaten Banjar menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi yang ada.
Reporter: Mada Al Madani
Editor: Nasrullah
