headline9.com, MARTAPURA – Bappedalitbang Banjar menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka persiapan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Kegiatan ini melibatkan Bappedalitbang, BPKPAD, dan DKISP Kabupaten Banjar, dipimpin oleh Kabid Litbang dan Inovasi, Lily Agustriana, pada Senin (23/10/2023), di aula Bauntung Bappedalitbang Banjar.
Lily, yang juga akrab disapa, menyampaikan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Pengukuran IPKD bertujuan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah, memacu dan memotivasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan publikasi hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Lily.
Kasubbid Perencanaan Daerah, Fariha Rizka Yumita, sebagai operator penginputan IPKD, menjelaskan hasil pengukuran IPKD Tahun 2021 untuk Kabupaten Banjar. Menurutnya, Kabupaten Banjar memperoleh nilai 62,658 dengan kategori “Perlu Perbaikan”. Dalam analisis per dimensi, terdapat nilai yang masih rendah pada dimensi 1, dimensi 3, dan dimensi 5, yaitu di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan skor daerah lain pada klaster sedang.
“Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD satu tahun sebelum tahun berjalan,” ungkap Rizka.
Diharapkan, hasil rapat koordinasi ini dapat memastikan kelancaran penginputan IPKD, meningkatkan hasil dibanding tahun sebelumnya, dan menentukan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan IPKD. (Bappedalitbang)
