Headline9.com, JAKARTA – Usulan kawasan perdesaan Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong menjadi atensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel. Daerah tersebut bakal dijadikan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional tahun 2024 hingga 2029.
Ini merupakan wujud nyata dalam percepatan pembangunan desa sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, yakni bergerak memaju desa. Maka dari itu, pihaknya pun langsung mendatangi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia, Kamis 18 April 2024.
Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Masrai Zulzai Subkhinejar bersama Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama ikut mendampingi Pj Sekdakab Tabalong, M Fitri Hernadi, agar rencana tersebut mampu direalisasikan seiring Bumi Sarabakawa ini sangat dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami juga bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi dengan Kemendes PDTT melalui Badan Pengembangan Informasi Perdesaan yang berupaya memaksimalkan usulan tersebut meskipun digelar singkat dan kesederhanaan,” ucapnya Masrai Zulzai, kepada awak media ini, Kamis (18/4/2024).
Dia menyampaikan, pembangunan kawasan pedesaan harus didukung berbagai multi sektor dan instansi. “Selain mendapat dukungan dari Kemendes juga tidak menutup kemungkinan mampu memperoleh dukungan lewat pendanaan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya, seperti halnya Kementan ataupun Kementerian PUPR RI,” katanya.
Sementara itu, Pj Sekdakab Tabalong, M Fitri Hernadi, menekankan pentingnya kawasan pedesaan di Bumi Sarabakawa ini sebagai penyokong sumber daya alam yang dapat mendukung konsumsi ketahanan pangan bagi warga IKN dan juga masyarakat lokal di kabupaten Tabalong dan sekitarnya.
“Kawasan pedesaan Agrowisata Hortikultura Tabalong ini luasannya mencapai 1.200 hektare ini sangat potensial untuk dikembangkan dan permohonan dukungan dari pemerintah pusat terhadap kawasan Agrowisata Hortikultura itu sangat diperlukan untuk dapat menyokong kawasan pedesaan,” kata dia saat memaparkan dihadapan Kemendes PDTT.
Melalui langkah ini, tambah dia, dari sisi perencanaan penganggaran lebih besar. “Pengiriman produk Hortikultura di IKN adalah salah satu bentuk kesuksesan daripada lembaga ekonomi BUMDesma kawasan pedesaan Agrowisata Hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat hal ketahanan pangan menghadapi proses rintisan dan pembangunan IKN di Kaltim,” ucapnya.
Kemedes PDTT menyambut positif kedatangan Dinas PMD Kalsel dan Pemkab Tabalong, mereka menekankan beberapa hal yang perlunya dipikirkan mengenai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Tabalong.
“BUMDes harus memiliki strategi bisnis yang khusus agar berpeluang menjadi satu bisnis desa atau antar desa yang sangat menguntungkan bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa serta juga pemenuhan pendapatan asli desa dimasing masing kawasan pedesaan tersebut, nantinya Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan,” ungkap perwakilan Badan Informasi desa dan Perdesaan (BIP) Kemendes PDTT RI, Reno Budi Sesutyo.
Dengan adanya potensi aktualitas dan kesesuaian lahan kawasan pedesaan Agrowisata Hortikultura, lanjut Reno, potensinya adalah dibidang horti. Artinya, sistem packaging juga diperhatikan supaya nantinya saat proses distribusi komoditas ini baik itu dijual ke luar daerah ataupun ke IKN dapat menghemat cost.
“Tapi mampu menarik para konsumen untuk membeli produk hasil dari perdesaan Kabupaten Tabalong,” pungkas Reno kepada awak media.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
