Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Anggaran Ratusan Miliar, Stunting di Kabupaten Banjar Kok Malah Naik?

Anggaran Ratusan Miliar, Stunting di Kabupaten Banjar Kok Malah Naik?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit
Ilustrasi Stunting. Foto Media Indonesia (Seno)

Headline9.com, MARTAPURA – Prevalensi kasus balita berpotensi stunting (kekerdilan) di Kabupaten Banjar naik menjadi 30,1 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan sebelumnya, stunting di Bumi Barakat hanya mencapai dikisaran 26,4 persen pada 2023 lalu. Padahal, dana miliaran rupiah telah digelontorkan untuk menekan angka dari kasus tersebut tahun ini.

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi, menduga ada penyimpangan alokasi penanganan stunting (kekerdilan) dengan anggaran yang cukup besar mencapai Rp118 miliar. Padahal, lanjut dia, apabila alokasi ini digunakan secara tepat sasaran maka hasilnya pun juga dirasakan maksimal. Terlebih, hal ini lebih ditujukan kepada Dinsos P3AP2KB sebagai pengguna anggaran dan pelaksana.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Sambut Studi Tiru Batola, Terkait MPP

“Stunting di Kabupaten Banjar harus menjadi hal yang serius ditangani. termasuk penggunaan anggarannya,” cetus politisi muda Partai Gerindra yang berhasil lolos ke gedung senayan, Sabtu (18/5/2024) lalu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Dian Marliana, membatah, adanya dugaan penyimpangan alokasi anggaran sebesar Rp118 miliar yang dikhususkan untuk percepatan penanganan stunting.

“Tidak ada Rp118, miliar. Yang benar itu, dinas kami hanya Rp4 miliar. Sementara alokasi tahun 2023 juga sudah diperiksa dan tidak temuan oleh BPK RI. Selain itu, kami juga sudah melaporkan anggaran tersebut diaplikasi Morena BKKBN pusat serta ke Kementerian Keuangan RI, lewat Aladin” bantahnya.

BACA JUGA :  Tindak Lanjut Penanganan Banjir Kalsel Melalui MoU

Kabid Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Salinah, menyatakan, memang terjadi kenaikan tahun ini. Namun, anomali ini juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Sebenarnya memang naik, dari 26,4 menjadi 30,1. Tetapi, kenaikan ini rata-rata juga terjadi disetiap kabupaten. Yang jelas, upaya ini akan kita bicarakan dalam rapat koordinasi (rakor),” ucapnya kepada Wartawan, Senin (20/5/2024) siang.

Reporter  : Riswan Surya
Editor       : Nashrullah

Baca Juga