Headline9.com, MARTAPURA – Lurah Gambut Barat, Sukran Ma’mun, enggan mempublikasikan soal data hasil penggunaan dana penanganan stunting, Jumat (7/6/2024) siang.
“Tidak boleh, sensitif. Anggaran ini sifatnya rahasia. Kalau mau, cukup lihat kegiatan intervensi stunting yang akan dilaksanakan Pemkab Banjar saja,” paparnya, kepada headline9.com,
Sehingga, ia hanya menyampaikan secara lisan, bahwa penggunaan dana stunting yang dijalankan setiap bulannya untuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu murni bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sumbernya dari dana kelurahan. Total satu tahun anggaran mencapai Rp31 juta dan itu dibagi 5 Posyandu, rata-rata 1 pos mendapatkan jatah Rp500 ribu lebih lah. Jika ditotal per bulannya sekitar Rp6,2 juta. Bisa dihitung kan ya,” ungkapnya.
Sementara, masih secara lisan. Untuk anggaran honor bagi kader Posyandu dibedakan. Meskipun, alokasi ini masih berasal dari dana Kelurahan Gambut Barat. “Rata-rata 1 orang mendapatkan Rp100 ribu per bulannya. Dari 11 RT, kita memiliki 5 posyandu, satunya diisi 5 orang,” terangnya.
Saat ditanyakan apakah anggaran stunting juga dicover Dinsos P3AP2KB dan Dinkes Kabupaten Banjar? Dirinya sempat meninggalkan lokasi wawancara. Selang beberapa saat, ditanya lagi akhirnya dijawab Sukran.
“Nah, kalau dana dari dua instansi ini mereka kelola masing-masing. Jadi, tidak masuk dianggaran kelurahan. Meskipun sama-sama menangani kasus stunting (kekerdilan). Tapi, mereka (pendamping KB dan Puskesmas) ikut dalam satu wadah (Posyandu),” papar dia.
Dirasa anggaran ini masih kurang, Kelurahan Gambut Barat bakal mencari dana tambahan lagi. Yakni, melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CRS) supaya hasilnya lebih maksimal.
“Di wilayah ini ada beberapa perusahaan yang beroperasi. Nah, bantuan dari mereka itu lah digunakan untuk tambahan penanganan stunting,” bebernya.
Lantas dari nol kasus, terhitung sejak Mei 2023 secara tiba-tiba mengejutkan Kelurahan Gambut Barat, Kabupaten Banjar, memiliki banyak balita yang positif stunting (kekerdilan). Kendati diklaim kasus di wilayahnya tersebut masih tergolong rendah.
“Stunting di wilayah kita hanya 10,3 persen atau 49 balita. Ini masih jauh dari rata-rata angka nasional 14 persen. Kita juga menemukan ada 472 balita dan 45 ibu hamil yang berpotensi stunting. Hasil tersebut merupakan intervensi yang sudah kita dilakukan di 2023 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.300an,” ucapnya.
Diwaktu berbeda, salah seorang bidan Kelurahan Gambut yang enggan disebutkan namanya itu membeberkan, alokasi satuan harga untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) setiap gelaran Posyandu berkisar antara Rp9 ribu – Rp10 ribu. “Itu di antaranya, susu, bubur, telur, dan kue. Untuk gizi seimbangnya bisa pisang, pepaya, atau jeruk. Ini diberikan untuk balita, sedangkan ibu hamil berupa biskuit dari bantuan Puskesmas,” ungkapnya dengan nada menaruh kecurigaan.
Selain itu, dari hasil paparannya, pada November 2023. Kelurahan Gambut Barat, juga telah menerima bantuan telur dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel sebagai asupan tambahan.
“Ada sekitar 24 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan. Masing-masing diberikan jatah sebanyak 5 kilogram (kg) atau dua rak,” tutur dia.
Dari sumber terpercaya diketahui, anggaran tahun 2024 untuk Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sekitar Rp681.748.500. Berapa rincian yang dikeluarkan dalam menangani pencegahan gizi buruk ini? Sekali lagi, lurah setempat tetap tak mau membeberkan ataupun mempublikasikannya, karena menurutnya sangat rahasia.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
