Headline9.com, MARTAPURA – Legislatif di Kabupaten Banjar menyoroti penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan stunting (stunting) tahun anggaran (TA) 2023 ditubuh tujuh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dinilai tak tepat sasaran.
Data anggaran program penuntasan tengkes ini didapatkan pihak DPRD Kabupaten Banjar melalui SKPD dan Pemerintahan Desa (Pemdes) mencapai Rp121 miliar dengan realisasi Rp114 miliar. Itu pun diketahui setelah digelarnya rapat bersama eksekutif pada pekan lalu yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Zacky Hafizie.
“Kenapa saya katakan tidak tepat sasaran, karena dari Rp114 Miliar anggaran untuk pencegahan stunting, hanya sebesar Rp3 Miliar untuk keperluan makan dan minuman bergizi. Selebihnya saya rasa sangat tidak tepat,” ujarnya pada Rabu (3/7/2024).
Lebih jauh, menurut Politisi Senior PPP Kabupaten Banjar ini, pengalokasian anggaran yang lebih besar justru bertumpu pada kegiatan rapat-rapat, penyuluhan, kegiatan fisik, pendidikan dan pelatihan (diklat), honorarium dan segala macamnya.
“Kalau anggaran makan minuman bergizi hanya sekitar Rp3 Miliar, dan setiap penerimaan manfaat mendapatkan anggaran makanan minum Rp15.000 terus potong pajak. Apakah bisa mencegah angka kenaikan stunting. Anehnya, anggaran tambah lebih besar, kasus stunting malah naik,” ucapnya.
Zacky memaparkan, berdasarkan data pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar total jumlah anak yang lahir pada 2023 terdata 8.978 orang, dan yang mengalami stunting sebanyak 6.089 orang dari jumlah total 29.153 balita yang diukur.
“Sebanyak 6.089 balita terkena stunting. Inikan bukan jumlah yang sedikit,” beber dia.
Dengan anggaran Rp3 Miliar untuk makanan bergizi tersebut, ia menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar gagal paham dalam menyusun program pencegahan dan penanganan stunting. Terlebih banyak kegiatan rapat-rapat.
“Harusnya anggaran itu lebih mengutamakan menangani yang terkena stunting dengan mengobati dan memberi makanan bergizi, bukan memperbaiki sarana di rumah penderita stunting. Apalagi kalau uangnya lebih banyak dihabiskan dengan rapat koordinasi yang sering digelar dan menggunakan anggaran stunting,” ungkap dia.
Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang berpotensi dan terkena stunting di Kabupaten Banjar. Tutur Koordinator Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Pemkab harus bisa melakukan perbaikan sehingga penanganannya bisa lebih tepat sasaran.
“Kami dari DPRD Kabupaten Banjar punya fungsi pengawasan, sehingga kami selalu mengawasi semua penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Kalau sudah tepat sasaran tentu masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih maksimal,” pungkas Zacky.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
