Headline9.com, BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menduga adanya ketidakpuasan di dalam tubuh internal KPU Kabupaten Banjar yang berdampak terhadap pergantian pimpinan.
Komisioner KPU Provinsi Kalsel, M Fahmi Failasopa, mengatakan, ketidakpuasan yang dimaksud bisa jadi kurang maksimalnya kinerja M Noor Aripin saat menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar.
“Itu kan masing-masing anggota KPU Kabupaten Banjar menyampaikan pendapat, mungkin di antara empat orang itu menganggap ya bukan gagal tapi mungkin lebih kepada kurang memuaskan,” ungkapnya, kepada awak media, usai mengikuti Sosialisasi Pilkada 2024 bersama media massa, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Selasa (9/7/2024).
Jadi, dirinya menegaskan, penggantian ketua KPU Kabupaten Banjar itu tidak sama sekali sangkut pautnya dengan kudeta. Akan tetapi, lebih kepada persoalan di dalam internalnya itu sendiri.
“Jadi sekali lagi, tidak ada istilah kudeta (pembalikan kekuasaan terhadap seseorang secara ilegal). Ya sebenarnya rekan-rekan (komisioner) hanya ingin semacam adanya penyegaran,” katanya.
Sampai saat ini status M Noor Aripin, ujar Fahmi, posisi jabatannya masih sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar, pertemuan bersama empat komisioner diinternalnya tanpa kehadiran Aripin pada Senin (1/7/2024) lalu, malah tak berdampak apa-apa.
“Dalam forum musyawarah kemarin memang tak menemukan kesepakatan atau titik temu apakah bisa dilakukan penyegaran atau tidak. Nah kalau mau melakukan penggantian ya harus pleno dengan kesepakatan lima orang tadi. Artinya, posisi dia (Aripin) tetap sebagai ketua,” bebernya.
Menurut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM ini idealnya adalah kesepakatan bersama di dalam internalnya sendiri. Bahkan itu merupakan syarat minimal untuk melakukan penggantian tanpa harus mengedepankan ego serta kepentingan masing-masing.
“Kalau kondisinya tak baik ya kita sarankan untuk kembali bicara dari hati ke hati jangan sampai ada gesek-gesekan lagi itu sebenarnya arahan dari KPU Kalsel ke tingkat Kabupaten Banjar,” imbuhnya.
Ketua KPU Kabupaten Banjar, M Noor Aripin, menegaskan, selama menjalankan tugas sebagai pimpinan penyelenggara Pemilu dirinya merasa tak memiliki kesalahan yang serius. Bahkan, tak ada kefatalan yang dilakukan sehingga menjadi alasan yuridis menggantikan dia sebagai ketua.
Bahkan, Aripin tak mengakui gelaran rapat pleno kemarin. “Karena saya tak ada tanda tangan mengenai keputusan itu. Kealfaan kecil dan sepele dipolitisasi seolah menjadi kesalahan fatal,” cetusnya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Rizky Wijaya Kusuma, menyampaikan, proses pergantian jabatan diinternalnya bukan merupakan kudeta tetapi lebih kepada hal yang wajar dan lumrah sebagai bentuk penyegaran dilembaga penyelenggaraan pemilihan umum.
Didampingi Komisioner lainnya yakni Rusmilawati dan Abdul Muthalib (Aziz). Rizky selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banjar ini menghendaki dan sepakat untuk dilakukan penyegaran.
“Setahu saya memang Berita Acara (BA) pleno pada 1 Juli kemarin belum ditandatangi Ketua KPU. Secara berjenjang sudah kami laporkan ke KPU Provinsi Kalsel agar bisa diteruskan ke KPU RI. Jadi, keputusan tetap ada di KPU RI apakah penyegaran disetujui atau tidak. Begitu juga terkait SK penunjukan Pelaksana tugas (Plt) jika disetujui,” papar Rizky.
Isu penggantian yang tiba-tiba menujuk Aziez menjadi Ketua KPU Kabupaten Banjar, tutur dia, hanya sebagai pelaksana harian (Plh). “Karena ketua pada saat itu tengah bertugas di luar daerah. Terlebih, kami berlima sebagai komisioner tetap solid, buktinya juga kami sudah melaksanakan rapat pleno progres Coklit (pencocokan dan penelitian),” tukasnya.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
