Paket Proyek di Aluh Aluh Sudah Disiapkan Rp10 M, Tapi Bilang ‘Pacelik’

Headline9.com, MARTAPURA – Perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Banjar pada 2025 terkesan ragu direalisasikan seluruhnya. Pasalnya, jika anggaran ini diprioritaskan dapat menghambat program lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Selain memakan biaya tak sedikit, rupanya anggaran untuk rehabilitasi jalan khususnya kewenangan kabupaten melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Entah apa alasannya, yang jelas Dinas PUPRP Kabupaten Banjar harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa mendapat sumber lain supaya proyek infrastruktur tahun ini tetap berjalan.

Berdasarkan hasil identifikasi pasca banjir, dari 20 kecamatan terdapat sembilan yang perlu ditangani pihaknya pada 2025 ini. Terparah di antaranya Astambul, Cintapuri Darussalam, Karang Intan dan Simpang Empat. Sementara lima kecamatan lainnya adalah, Martapura, Martapura Timur (Martim), Sambung Makmur, Sungai Tabuk hingga Pengaron. Tanpa memasukan Kecamatan Aluh Aluh.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Jimmy, saat dikonfirmasi terlihat agak pesimis soal belum adanya kepastian anggaran. Padahal, diharapkan tahun ini, mereka bisa menerima kucuran anggaran melalui APBN.

“Khusus yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan dan irigasi itu bahasanya dibekukan kalau lebih tepatnya diblokir. Tak hanya di sini, tetapi diseluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia,” ujarnya, kepada awak media, di ruang kerjanya, Rabu (19/2/2025).

Dampak efisiensi pun jadi alasan, lantaran biaya yang dibutuhkan dalam penanganan infrastruktur itu diperkirakan menelan alokasi yang cukup fantastis berkisar antara Rp6 miliar hingga Rp7 miliar. Hal tersebut, kata Jimmy, tak bakal bisa di ‘cover’ menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau anggaran ini kita butuhkan untuk kegiatan di Dinas PUPRP, tentu program dari SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bakal terganggu,” ucapnya.

Saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah Desa Sungai Tabuk I, Kecamatan Simpang Empat. Jalan yang berdampingan dengan Sungai Martapura tersebut rusak parah akibat tepiannya longsor. Lagi-lagi kendala yang tengah dihadapi saat ini, sebut Jimmy, belum menjadi program skala prioritas Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.

“Namun, kita tetap berusaha lewat APBD bisa. Dan sebenarnya belum ada kepastian tapi mudah-mudahan bisa, karena untuk mendapatkan anggaran ini butuh perjuangan dan hal tersebut tak mudah karena kita berjuang sejak Agustus – November 2024. Progres kajian penanganan di Kecamatan Simpang Empat bersumber dari DAK tadi sebenarnya sudah 100 persen tinggal proses belanja barang dan jasa dengan total biaya Rp30 miliar ya kita harapkan bisa dikerjakan tahun ini, cuman diihat lagi tergantung pimpinan,” ucapnya.

Seakan ragu, apakah anggaran tahun ini belum siap? beber Jimmy, masih meminta arahan pimpinan untuk jadi prioritas di 2025. “Kerusakan sebenarnya sudah terjadi sebelum datangnya banjir. Terdata ada tujuh jembatan yang harus diperbaiki, kalau jalan terparah itu di Galam Rabah dan Desa Paku. Ditanya anggaran mana, kami belum bisa memastikan dan yang mana prioritas lebih jelasnya tetap meminta arahan dari pimpinan,” beber Jimmy.

Alih-alih mengaku anggaran tak cukup dan belum mendapat kepastian, tahun ini Kecamatan Aluh Aluh mendapat asupan proyek perbaikan jalan. Biaya belanja yang disiapkan melebihi dari keluhan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar yakni mencapai Rp10 miliar. Terlebih, beberapa titik sudah diprioritaskan.

“Jadi, di 2025 yang disetujui itu ada di Aluh Aluh Kecil Muara dan Aluh Aluh Besar. Adanya infrastruktur ini, warga Aluh Aluh Kecil tidak harus lagi memutar untuk ke Kecamatan karena ini merupakan akses baru yang sebelumnya mereka harus memutar dari depan Bunipah sampai Simpang Pipih. Kita mendapat alokasi kurang lebih Rp10 miliar dan itu sudah disiapkan. Untuk Aluh Aluh paketnya itu ada di Simpang Warga, Pemurus tembus Jambu Burung terus itu juga ada di Sungai Musang ya ada lah pemantapannya dari Dinas PUPRP Kabupaten Banjar,” ungkap Camat Aluh Aluh, Aditya Yudi Dharma, saat dikonfirmasi.

Meski Pemkab Banjar sedang diterpa efisiensi melalui anggaran DAK. Tapi, untuk proyek pengerjaan jalan dan jembatan di Aluh Aluh seluruhnya ditopang APBD. “Program kegiatan yang mengandalkan DAK memang akan berdampak terhadap penundaan pengerjaannya. Kalau punya kita di Aluh Aluh seluruhnya ditopang APBD dan saya menyakini tak akan ada halangan dan penundaan. Kita ketahui, Banjir rob kerap kali terjadi, membuat ruas jalan di sejumlah titik banyak rusak,” bebernya.

Tak jauh berbeda, hal itu sudah menjadi janji politis dan komitmen Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Bintang Demokrasi Sejahtera, M Saidi. Pasca dilantik, janji itu harus bisa direalisasikan.

Sementara berdasarkan klaim pihak Kecamatan Aluh Aluh, indikator capain ruas jalan baik konektivitas (penghubung) antar desa hingga rehabilitasi (perbaikan) sudah 83 persen. Tapi, Saidi menyebut, infrastruktur jalan dan penghubung nyatanya belum merata.

“Infrastruktur di sana tidak memadai dan memang belum bisa dijangkau maksimal. Bupati Banjar H Saidi Mansyur sudah berkomitmen, kami inginkan ini dapat beriringan dan jangan sampai ada warga yang dikorbankan gara-gara eksekutif dan legislatif bermusuhan dan berbeda pandangan. Ini komitmen Bupati Banjar bahwa Aluh Aluh diprioritaskan, saat ini Aluh Aluh seakan-akan masih sangat tertinggal jauh dan belum merata. Kita akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR,” tutur Anggota Komisi III dan anggota Banggar di DPRD Kabupaten Banjar tersebut.

Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah