Kepala DKISP Kabupaten Banjar Lebih ‘Doyan’ Perjadin Ketimbang RDP

Headline9.com, MARTAPURA – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), HM Aidil Basith, lebih mementingkan perjalanan dinas (perjadin) ke luar daerah ketimbang hadir dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Kabupaten Banjar. Kamis (27/2/2025).

Aidil Basith selaku kepala dinas (Kadis) diduga juga sering mangkir dalam agenda penting, di antaranya kebijakan soal penganggaran hingga bagaimana kinerja DKISP Kabupaten Banjar. Atas hal itu, anggota DPRD Kabupaten Banjar memberikan predikat rapor merah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Abdul Razak, mengungkapkan, alasan sering mangkirnya Kepala DKISP Aidil Basith memang selalu melakukan kegiatan ke luar daerah.

“Memang sementara ini ketidakhadiran beliau selalu ada alasan, tapi masih bisa kita toleransi lah namun ke depannya kita lihat nanti seperti apa. Jika RDP dilaksanakan kembali, kita tunggu lagi apa alasannya,” ungkap mantan birokrat dari politisi Partai Golkar tersebut.

Ia mengakui, jika Kepala DKISP Kabupaten Banjar sudah mangkir sebanyak empat kali dalam gelaran RDP. “Ya kemarin ada beberapa alasan, yang pertama katanya ke luar daerah untuk menemui pemerintah pusat. Katanya, jadwal RDP selalu berbenturan dengan kegiatan beliau ke luar daerah mungkin koordinasi ke pusat, ya rata-rata alasan itu lah,” paparnya.

Jawaban monohok juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, M Hasan Hamdan. Ia menyebut, mangkirnya Basith dalam rapat RDP sebanyak empat kali itu memang disebabkan adanya kegiatan di luar daerah.

“Kehadiran beliau (Aidil Basith) tidak bisa karena memang selalu ada kunjungan (perjadin). Tapi ke depannya jika beliau berhalangan berhadir kita yang akan lakukan rapat di kantor DKISP Banjar,” singgung politisi yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Banjar.

Dikonfirmasi, Kepala DKISP Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith, berdalih jika urusan perjalanan dinasnya adalah mengkoordinir pengadaan Base Transceiver Stationa (BTS). Di mana, daerah yang dituju adalah Jakarta.

“Tidak ada istilah mangkir bagi kami, karena kan ke luar daerah harus ada surat tugas. RDP kan bisa saja diwakilkan dengan sekretaris dan kabid, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama agar Kabupaten Banjar merdeka sinyal,” papar Basith.

Memilih perjadin, kata dia, hal tersebut lebih kepada urgensi. Karena saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sangat membutuhkan BTS, alhasil dirinya selaku pimpinan di DKISP yang harus hadir. “Sebenarnya tidak harus kadis yang hadir, bukan! tapi siapa yang membutuhkan mengingat perihal urusan ini dengan pusat, coba anda bayangkan di Kalsel bisa berhasil membawa 47 BTS, cari kalau bisa minimal 10 BTS saja. Ini karena sudah direspon oleh pemerintah pusat masa saya tidak datang,” kata dengan nada ketus kepada awak media.

Saat ditanyakan lebih mementingkan perjadin? Basith kembali menyangkal.

“Sebenarnya RDP itu penting dan pemerintah pusat itu juga penting, tapi sekali lagi ini urusan kepentingan masyarakat. Tentu, jangan sampai pengajuan kita dicoret. Makanya kami getol memperjuangkan itu,” Tutupnya.

Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah