Headline9.com, MARTAPURA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penanganan stunting di Kabupaten Banjar senilai Rp118 miliar pada periode 2023–2024. Penyelidikan ini dilakukan setelah adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan.
Ketua LSM KAKI Kalsel, H Ahmad Husaini, mengungkapkan bahwa Kejagung telah menerbitkan nota dinas penyelidikan dan mengirim tim ke Kabupaten Banjar. “Informasi terakhir, Kejagung telah mengeluarkan nota dinas untuk melakukan penyelidikan, dan dari Kejati Kalsel kami mendapat konfirmasi bahwa Kejagung telah turun ke lapangan,” ujar Husaini.
Menurut Husaini, langkah Kejagung ini menjadi bukti bahwa laporan terkait dugaan penyimpangan dana stunting mendapat perhatian serius. Ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, KAKI Kalsel akan kembali menyampaikan pendapat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.
Dana penanganan stunting di Kabupaten Banjar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, penggunaannya mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Banjar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran makan anak stunting yang hanya sebesar Rp13.000 per anak, sementara anggaran untuk konsumsi rapat koordinasi instansi terkait mencapai Rp1,4 miliar.
Selain itu menurutnya, dana penanganan stunting juga digunakan untuk membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan total anggaran mencapai Rp90 miliar. Penggunaan dana yang dianggap tidak tepat sasaran ini memicu pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas.
