Headline9.com, MARTAPURA – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Anna Rusiana, pertanyakan keseriusan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait penyelesaian dokumen kelengkapan hasil kajian retaknya bangunan Puskesmas Martapura 2.
Sebab, status bangunan itu belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan tak jelas bagaimana nasib Puskesmas Martapura 2 yang terletak di Jalan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar pun tak bisa melakukan penilaian layak atau tidak terhadap bangunan itu, lantaran dokumen hasil kajian dari konsultan perencana hingga detik ini belum diserahkan Dinas Kesehatan setempat.
Ditambah, saat dilakukan upaya konfirmasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, usai gelaran rapat RPJMD bersama anggota legislatif di Ruang Rapat Bersama, Gedung DPRD, Martapura, Rabu (18/6/2025) sore, dirinya sengaja menghindar tanpa memberikan satu patah kata pun. Bahkan, tak memberikan penjelasan soal kejelasan status bangunan dan kelengkapan dokumen sebagai solusi penyelesaian bangunan Puskesmas Martapura 2 yang kondisinya telah lama terbengkalai semenjak dikosongkan pada 19 Juli 2023.
“Saat ini kan mereka saling lempar. Kami meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan oleh Dinkes dan PUPRP serta segera mungkin melakukan komunikasi untuk mengambil kesimpulan. Pertanyaan apa, masa tiga tahun SLF tidak diurus,” cetusnya, usai mengikuti gelaran rapat paripurna, pada Kamis (19/6/2025) siang.
Dinkes Kabupaten Banjar, menurutnya, sangat lamban dalam menyelesaikan perkara bangunan senilai Rp2,4 miliar tersebut. Terlebih, ia menyinggung, bahwa sewa ruko tiga lantai yang berada di kawasan Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton itu dianggap pemborosan anggaran karena tiap tahunnya Dinkes Kabupaten Banjar mengucurkan biaya Rp170 juta.
“Tiap tahun kita RDP masa itu terus yang dibahas, makanya penanganan mereka sangat lamban. Kita ketahui, ruko tiga lantai itu fungsinya sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat yang katanya bersifat sementara sudah tak sesuai standar operasional,” ungkap Anna Rusiana yang juga menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar.
Ia menyayangkan bahwa lambannya penanganan menyebabkan keuangan daerah terus dikucurkan untuk sewa ruko tiga lantai. “Saya anggap ini sebagai pemborosan anggaran. Jadi, harus segera ada kejelasan status SLF untuk bangunan itu sehingga bisa menentukan, apakah bisa digunakan lagi atau relokasi,” ucanya.
Di lokasi yang sama, Bupati Banjar H Saidi Mansyur, mengakui proses penanganan Puskesmas Martapura 2 sangat lamban bahkan tak ada kejelasan terkait ke layanan bangunannya. “Kami kan sebenarnya menginginkan kalau Puskesmas Martapura 2 difungsikan kembali. Tapi, hasil uji kelayakan belum diterima dinas terkait,” ucapnya. Meskipun kabarnya Dinkes sudah mengajukan surat permohonan untuk SLF.
Atas dasar lambannya penanganan Puskesmas Martapura 2, Saidi Mansyur berinisiatif segera memanggil jajaran instansi terkait, di antaranya Dinas PUPRP dan Dinas Kesehatan. Karena menurutnya, belum ada kejelasan terkait kelayakan status bangunan tersebut sehingga dia minta agar dua instansi ini serius. Tak terkecuali Dinkes Kabupaten Banjar.
“Benar, memang sangat lamban dan ini menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat dan media. Berharap ini juga menjadi keseriusan kita untuk mendorong baik tim teknis penguji kelayakan serta dinas terkait agar dapat menyelesaikannya. Sehingga, ada kepastian pula apakah Puskesmas Martapura 2 ini bisa kembali dioperasikan,” pungkasnya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
