headline9.com, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Raperda tersebut disampaikan oleh Pj Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, dalam rapat paripurna di ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Rabu (11/6/2025).
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menegaskan bahwa pembahasan Raperda LPj APBD akan dilakukan secara komprehensif, terutama menyoroti laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Rencananya akan ada tiga kali pertemuan rapat yang dijadwalkan untuk membahas LPj APBD 2024. Target kita, pembahasan ini selesai sebelum akhir Juni 2025,” ujar Gusti Rizky.
Ia menambahkan, meski Raperda disampaikan oleh Pj Wali Kota, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Secara administratif, laporan pertanggungjawaban tersebut tetap berlaku dan wajib ditindaklanjuti.
“Tidak masalah disampaikan oleh Pj atau Wali Kota terpilih nanti. Karena laporan sudah dilengkapi dengan hasil pemeriksaan BPK, tinggal ditelaah dan disahkan,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD Banjarbaru juga tengah memprioritaskan percepatan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan.
Menurut Gusti Rizky, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah memulai pembahasan sejak pekan lalu, setelah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Pembahasan KUA-PPAS Perubahan sudah berjalan dan ditargetkan finalisasi pada minggu kedua Juni. Ini sebagai bagian dari percepatan agar RAPBD Perubahan 2025 bisa segera dibahas,” pungkasnya.
