headline9.com, MARTAPURA – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) dan perwakilan pedagang pasar tradisional terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dinilai memberatkan pedagang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh mengatakan pihaknya berinisiatif menggelar RDP sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan dan upaya mencari solusi terbaik bagi pedagang.
“Sebagai mitra kerja, tentunya DPRD akan membantu mencarikan jalan keluar. Rencananya RDP akan kami gelar awal Mei,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II Hj Rusmini menyampaikan, RDP dilakukan agar permasalahan tidak berlarut dan menimbulkan gejolak berkepanjangan di kalangan pedagang.
“Tentu kita akan mendengarkan keterangan dari pihak Perumda PBB terlebih dahulu. Solusi ada di mereka, dan kita dari DPRD bisa memberikan saran jika solusi tersebut belum menyentuh kepentingan pedagang,” jelas Rusmini.
Menurutnya, jika penerapan PPN 12 persen sudah terlanjur dikenakan, maka Perumda PBB seharusnya mempertimbangkan opsi penggantian atau penyesuaian, apalagi jika kebijakan tersebut diterapkan sebelum aturan baru yang mengatur retribusi berlaku.
“Harus dihitung secara adil agar tidak merugikan pedagang. Kita berharap ada kesepahaman dan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada aturan, tapi juga pada keadilan dan keberlangsungan usaha kecil,” imbuhnya.
Seperti diketahui, kebijakan retribusi PPN 12 persen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 menimbulkan polemik di kalangan pedagang pasar tradisional. Banyak yang merasa keberatan karena dinilai menambah beban di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
