Sabtu, Juli 26, 2025
BerandaMahasiswa Demo Kantor Gubernur Kaltim, Desak Usut Dugaan KKN di Pemprov

Mahasiswa Demo Kantor Gubernur Kaltim, Desak Usut Dugaan KKN di Pemprov

Headline9.com, SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (25/7/2025), menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengusutan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Massa aksi bergerak dari Taman Samarendah sebagai titik kumpul dan berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju lokasi aksi. Aksi berlangsung dengan orasi, pembakaran ban bekas, dan pembagian selebaran tuntutan.

img 20250725 wa00698095742250950963013
Mahasiswa Demo Kantor Gubernur Kaltim, Desak Usut Dugaan KKN di Pemprov 2

Koordinator aksi, Faisal Hidayat, dalam orasinya menyerukan agar masyarakat dan mahasiswa terus mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa praktik KKN merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan harus diberantas.

BACA JUGA :  Kantor Kementerian ATR/BPN Terbakar, Karo Humas Tegaskan Tak Ganggu Layanan ke Masyarakat

“Kami meminta Gubernur Kaltim agar menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Kaltim harus bebas dari praktik KKN,” ujarnya.

Salah satu isu yang disoroti yakni dugaan adanya pungutan fee kegiatan di lingkungan Pemprov Kaltim. Faisal menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat keterlibatan oknum berinisial BR sebagai operator lapangan yang diduga menyalurkan dana ke pihak lain berinisial H.

“Kami minta Kejati Kaltim menyelidiki dugaan permainan fee ini secara tuntas,” tegasnya.

BACA JUGA :  Saidi Mansyur-Said Idrus Sudah Usulkan CLTN, KPU Kabupaten Banjar Tegas Dimulai 25 September

Orator lainnya, Rijal, menambahkan bahwa AMAK Kaltim menduga adanya kolaborasi antara perusahaan yang dekat dengan lingkungan Pemprov Kaltim dan terpidana kasus pajak Rafael Alun dalam manipulasi pelaporan pajak.

“Ini berbahaya jika pejabat tinggi di Kaltim bekerjasama dengan terpidana pajak. Kami minta kasus ini diusut sampai tuntas,” ucap Rijal.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim masih berlangsung.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular