Headline9.com, MARTAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menilai, Water Management System (WMS) alias sistem pengelolaan air tanggul milik PT Palmina Utama diduga turut berkontribusi terhadap dampak bencana banjir di sembilan desa, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar.
Hingga akhirnya, sembilan kepala desa (kades) di Kecamatan Cinta puri Darussalam mengadu ke DPRD Kabupaten Banjar dan langsung menghadirkan PT Palmina Utama.
Agenda pertemuan itu tak hanya dihadiri seluruh Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Banjar. Namun stakeholder terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Pertanian, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar dan Kecamatan Cintapuri Darussalam turut hadir, di Gedung DPRD Kabupaten Banjar, lantai 2, Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak, juga menyoroti tajam terkait pompanisasi dan tanggul milik PT Palmina Utama. “Kalau di Cintapuri Darussalam apabila sudah kebanjiran, empat bulan baru surut dan berdampak kepada sektor pertanian. Sementara di sana ada program swasembada pangan. Secara kasat mata, lahan warga terendam artinya penderitaan masyarakat yang diterimanya tidak adil,” cetus dia.
Sempat tersebarnya potongan video di media sosial yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan sawit milik PT Palmina Utama kering hingga menjadi pemicu kekesalan warga. Disisi lain, di lahan pertanian warga setempat terendam. Sejak saat itu pula perekonomian warga lumpuh total.
Selain itu, politisi dari Golkar itu juga menyinggung apakah Water Management System (WMS) PT Palmina Utama sudah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“PT Palmina ini kan sudah memiliki AMDAL sejak 2009. Kami masih belum puas, pertanyaan adalah apakah dalam pengajuan (AMDAL) itu juga sudah masuk teknologi WMS tadi. Karena yang menjadi kecemburuan sosial di masyarakat adanya tanggul dan pompanisasi tadi. Di mana letak ketidakadilan itu, disisi lain masyarakatnya kebanjiran sedangkan perusahaan ini malah kering,” ucapnya.
Kepala Desa Sindang Jaya, Afdul Wahab Sarkani, mengatakan, penyebab desanya terendam banjir dikarenakan PT Palmina Utama sering membuang air hasil perkebunan sawit ke Sungai Alalak.
Bukannya surut, justru air sungai makin meluap dan merendam sejumlah rumah warga. Kondisi ini tak berangsur surut secara cepat, melainkan dapat dirasakan warga selama berbulan-bulan.
“Kami minta agar PT Palmina Utama tidak lagi membuang air perkebunan menggunakan pompa ke Sungai Alalak. Selama tiga tahun terakhir, lahan pertanian kami lumpuh dan tidak bisa lagi bercocok tanam. Masyarakat kami selama tiga tahun sudah cukup bersabar atas kejadian itu, mohon instansi terkait untuk meninjau langsung ke lokasi dan mempelajari persoalan ini,” ucapnya. Selain itu, Pemerintah Desa (Pemdes) Sindang Jaya, Mataraman, juga meminta pertanggungjawaban berdasarkan dari hasil peninjauan tersebut.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora bersama jajarannya bakal meninjau ke lokasi yang diduga menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cintapuri Darussalam. “Kita ingin melihat faktanya di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar tepat. Kita meminta PT Palmina Utama juga ikut memikirkan, ini demi keadilan agar masyarakat juga tak terus dirugikan,” singkatnya.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, bakal menyiapkan solusi penanganan jangka pendek dan panjang. Termasuk, duduk bersama dengan pemerintah daerah (pemda) terkait penyusunan tepat dalam penerapan Water Management System (WMS) sesuai dengan kondisi di lapangan. “sudah satu pekan ini kami mengurangi operasional pompanisasi air hingga 47%. Dalam waktu dekat kita akan menyusun rencana pembuatan WMS dengan pemda berdasarkan hasil survei desa sekitar perusahaan. Sebentar lagi memasuki kemarau, tepat jika melakukan pembangunan WMS tahun ini,” ujarnya.
