headline9.com, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, membuka Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (26/9/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara terpadu sepanjang musim kemarau dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian karhutla tidak terlepas dari kerja kolaboratif lintas sektor, baik melalui operasi darat maupun udara, serta dukungan layanan kesehatan di lapangan.
“Rapat evaluasi ini penting untuk memberikan pertimbangan kepada Bapak Gubernur, apakah status siaga darurat karhutla perlu diperpanjang atau berakhir pada 30 September 2025 sesuai keputusan awal,” ujarnya.
Berdasarkan laporan BPBD Kalsel, sejak 1 Januari hingga 25 September 2025 tercatat 623 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak sekitar 1.464 hektare. Selain itu, terpantau sebanyak 2.929 hotspot di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Data tersebut juga menunjukkan tren peningkatan signifikan pada bulan September. Selama bulan tersebut tercatat 351 kejadian karhutla, meningkat tajam dibandingkan bulan Agustus yang mencatat 161 kejadian.
Sekda mengingatkan, saat ini Kalimantan Selatan memasuki periode peralihan musim yang berpotensi memicu bencana ganda. Selain karhutla, risiko bencana lain seperti banjir kilat, tanah longsor, hingga meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) juga perlu diantisipasi.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan tetap menjaga kesiapsiagaan, termasuk dengan menata sistem drainase lingkungan, memastikan kelancaran saluran air, serta mengaktifkan kembali gerakan 3M di tengah masyarakat sebagai langkah pencegahan penyakit.
Menurutnya, rapat evaluasi ini tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan penanganan karhutla, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam menghadapi potensi karhutla di tahun-tahun mendatang, terutama saat terjadi fenomena El Nino.
“Prinsip kita sederhana, satu komando, satu data, dan satu suara untuk publik, agar layanan kepada masyarakat tetap cepat, jelas, dan meyakinkan,” tegasnya.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap upaya penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan.
