headline9.com, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melaksanakan Sosialisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Pelayanan Administrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Dinas Sosial Tanah Bumbu, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperbarui dan memutakhirkan data penerima bansos agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan IKD menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital administrasi kependudukan di daerah.
Pelaksanaan sosialisasi melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kolaborasi lintas instansi ini memastikan bahwa data penerima bantuan sosial memiliki keakuratan dan validitas tinggi.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Dinas Sosial Tanbu, Liana Hamita, yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Muhammad Supian, menegaskan pentingnya integrasi data Dinas Sosial dan data kependudukan dalam sistem yang saling terhubung.
“Dengan data yang tunggal dan terintegrasi, kita dapat memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar masyarakat yang berhak dan memenuhi syarat,” ujar Supian.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi, menilai kegiatan ini sebagai bagian dari langkah menuju digitalisasi penuh penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, pemanfaatan IKD tidak hanya mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program sosial di Tanah Bumbu.
“Digitalisasi akan mempercepat proses validasi dan membantu pemerintah daerah dalam memastikan bantuan diterima tepat waktu oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Gento.
Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh masyarakat penerima bansos serta tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data digital.
