Headline9.com, MARTAPURA – Komisi XIII DPR RI berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Merge Mining Industri (MMI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, untuk membahas keluhan warga Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, terkait dampak aktivitas pertambangan batu bara bawah tanah.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, H Muhammad Rofiqi, mengatakan RDP tersebut akan melibatkan pihak perusahaan, instansi terkait, serta masyarakat Rantau Bakula. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut atas berbagai keluhan warga yang selama ini disampaikan terkait aktivitas pertambangan PT MMI.
Rencana tersebut disampaikan Rofiqi setelah mengunjungi Desa Rantau Bakula pada Minggu (27/9/2026). Dalam kunjungan itu, ia menemui warga dan mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi mereka mengenai dampak aktivitas pertambangan yang berbatasan dengan permukiman.
Rofiqi tidak memasuki kawasan tambang. Ia hanya meninjau lingkungan sekitar permukiman dan berdiskusi dengan warga, termasuk mendengarkan pemaparan mengenai temuan investigasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait dugaan dampak lingkungan dan kerugian masyarakat.
Kunjungan tersebut sekaligus menindaklanjuti pertemuannya dengan warga Rantau Bakula di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 7 Juli 2026. Saat itu, warga menyampaikan keluhan dan berharap Komisi XIII turun langsung melihat kondisi mereka.
Sebelumnya, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rantau Bakula (AMRB) juga menagih janji tersebut dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Banjar, Rabu (16/9/2026). Mereka mempertanyakan tindak lanjut rencana kunjungan anggota DPR RI yang sebelumnya dijanjikan.
“Ini bukan yang pertama saya bertemu warga Desa Rantau Bakula. Sebelumnya saya sudah bertemu mereka di Senayan saat rapat Komisi XIII. Sesuai janji, saya datang melihat langsung kondisi di sini,” kata Rofiqi.
Dalam RDP di Komisi XIII mendatang, salah satu persoalan yang akan menjadi perhatian adalah pemenuhan hak masyarakat atas standar hidup yang layak dan ini akan menjadi pembahasan di Senayan. Menurut Rofiqi, hal tersebut perlu dibahas dan ditindaklanjuti bersama pihak perusahaan serta instansi terkait.
“Apakah standar hidup layak warganya sudah terpenuhi atau belum? Itu yang akan ditindaklanjuti. Pada RDP nanti juga akan melibatkan PT MMI, instansi terkait dan warga Rantau Bakula,” pungkas mantan Ketua DPRD Kabupaten Banjar tersebut.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
