headline9.com, MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menekankan pentingnya ketepatan data dan keselarasan dokumen perencanaan untuk mempercepat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran perangkat daerah agar penyusunan APBD berjalan tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
Habib Idrus mengatakan, kepala subbagian (Kasubbag) perencanaan dan operator memiliki peran penting dalam mengolah data serta menginputnya ke sistem perencanaan. Kesalahan maupun keterlambatan pada tahap tersebut dapat berdampak pada ketidakselarasan dokumen hingga molornya penetapan APBD.
“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan berdampak domino, mulai dari ketidakselarasan antardokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan regulasi dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut tenaga perencana untuk bekerja lebih cermat sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem.
Penguasaan aplikasi, kepatuhan terhadap klasifikasi belanja, serta pemahaman standar harga menjadi hal penting untuk mencegah kendala teknis dalam penyusunan anggaran.
Habib Idrus juga meminta peserta menjaga konsistensi data dan memastikan program serta kegiatan selaras antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan prioritas pembangunan daerah.
Selain meminimalkan kesalahan input pada SIPD, ia menekankan perlunya koordinasi antara operator, Kasubbag Perencanaan, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Operator dan Kasubbag harus terus berkoordinasi erat dengan pimpinan SKPD masing-masing agar perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” pesannya.
Ia berharap kerja sama BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dalam pelaksanaan bimtek tersebut mampu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
“Goal utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD tepat waktu serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengatakan, pembinaan tersebut diarahkan untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan tepat waktu, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, setiap anggaran yang direncanakan harus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Segala yang direncanakan penganggarannya itu berdampak kepada pengungkitan pencapaian target-target yang ada di RPJMD. Bekerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, diharapkan masukan akademisi bisa mencapai target itu,” ujarnya.
Terkait upaya mempertahankan opini WTP, Nashrullah menyebut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi aspek penting. Perubahan regulasi serta pembaruan sistem SIPD juga mengharuskan tenaga perencana terus memperbarui pengetahuan agar proses penyusunan anggaran sesuai ketentuan terbaru.
Melalui bimtek tersebut, para Kasubbag Perencanaan dan operator diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan sistem, sekaligus meningkatkan ketepatan penyusunan anggaran untuk mendukung target pembangunan Kabupaten Banjar.
