Headline9.com, MARTAPURA – Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar membutuhkan data yang akurat dan program lintas sektor yang saling terintegrasi. Tanpa perencanaan dan intervensi yang tepat, berbagai program pemerintah berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Persoalan tersebut menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 2027. Melalui koordinasi lintas sektor yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Rabu (4/11/2026), pemerintah daerah mendorong penyelarasan data, program, hingga target penanganan kemiskinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea mengatakan, kemiskinan bukan semata persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Karena itu, penanganannya tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh sektor agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Yudi menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, memperkuat kualitas data sebagai dasar menentukan kebijakan dan sasaran intervensi. Kedua, menyinkronkan program antarperangkat daerah, mulai dari perlindungan sosial, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi hingga penciptaan lapangan kerja.
Ketiga, memastikan Rencana Aksi Tahunan 2027 memiliki sasaran, indikator, lokasi intervensi, penanggung jawab, serta target capaian yang jelas dan terukur.
“Saya juga mengingatkan agar dokumen perencanaan tersebut tidak sekadar menjadi kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan program,” ucap Yudi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Banjar Fara Hayani mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyelaraskan rencana intervensi pada 2027. Menurutnya, sinergi harus dibangun sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi agar program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mendukung integrasi perencanaan tersebut, Bapperida mengembangkan SINERGI BANJAR (Sistem Terintegrasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar),” katanya.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai informasi yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sehingga perencanaan intervensi diharapkan lebih terarah dan tepat sasaran.
