headline9.com, BANJARBARU – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru menerima kunjungan tim Bank Dunia bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Field Mission MTRS/REAP & Property Tax Pilot, 4–5 November 2026.
Kegiatan tersebut membahas strategi peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan data spasial dan integrasi data pertanahan (kadaster) untuk mendukung pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih akurat dan efektif.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pada September 2026. Melalui pendampingan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia mengembangkan pendekatan Medium-Term Revenue Strategy/Revenue Enhancement Action Plan (MTRS/REAP).
Kerangka tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan pendapatan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan berkelanjutan.
Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Dra. Sri Lailana, menyambut baik pendampingan tersebut. Menurutnya, akurasi data objek pajak yang selaras dengan data pertanahan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pelayanan pajak yang adil sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Kami menyambut baik pendampingan ini. Data objek pajak yang akurat dan selaras dengan data pertanahan adalah fondasi pelayanan pajak yang adil bagi masyarakat sekaligus kunci optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan diskusi teknis mengenai hasil sementara Situational Analysis MTRS/REAP. Pembahasan mencakup kinerja dan potensi pendapatan daerah, kesenjangan pendapatan utama, serta asesmen kebijakan PBB-P2 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Forum tersebut juga mengidentifikasi isu prioritas dan peluang reformasi.
Peserta kemudian mengikuti diskusi konseptual untuk menyamakan persepsi dan ekspektasi yang difasilitasi Prof. Trias Aditya K.M. Pada sesi berikutnya, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan BPPRD memaparkan kesiapan data masing-masing, dilanjutkan latihan asesmen dan pemaduan data.
Latihan tersebut meliputi pemeriksaan duplikasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), identifikasi objek yang belum berpadanan, pengecekan perbedaan luas dan penggunaan tanah, serta pemaduan data spasial dan atribut berdasarkan sampel.
Pada hari kedua, Kamis (5/11/2026), kegiatan dilanjutkan dengan klasifikasi hasil pemaduan data ke dalam tiga kategori, yakni data yang dapat divalidasi melalui sistem, data yang memerlukan verifikasi meja (desk verification), serta data yang harus diverifikasi langsung di lapangan.
Peserta juga menyusun langkah penanganan untuk setiap kategori dan melakukan pengambilan sampel verifikasi lapangan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kesepakatan mengenai kerangka teknis dan rencana tindak lanjut.
Pemaduan data bidang tanah dari Kantor Pertanahan dengan data objek pajak PBB-P2 diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat dan mutakhir. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meminimalkan data ganda maupun objek pajak yang belum tercatat, sekaligus memastikan penetapan pajak lebih adil dan tepat sasaran.
Upaya tersebut juga sejalan dengan tujuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarbaru dalam mendorong pelayanan dan penatausahaan pajak daerah secara elektronik. Digitalisasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpajakan.
Kegiatan ini diikuti tim BPPRD Kota Banjarbaru, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Dunia. Hasil pendampingan diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun strategi dan rencana aksi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBB-P2 dan PBJT.
