headline9.com, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait membahas penyelesaian kendala dokumen kapal nelayan. Salah satu langkah yang disepakati adalah memberikan toleransi rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir Desember 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman menyampaikan keluhan nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Kondisi itu menyebabkan aktivitas melaut tertunda dan biaya operasional meningkat. Nelayan juga meminta kepastian waktu penyelesaian serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen, khususnya terkait rekomendasi BBM.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut mendukung koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal sekaligus memastikan pengawasan aktivitas pelayaran.
Anggota DPRD juga menekankan perlunya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang bergantung pada penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat, serta mendorong nelayan melengkapi dokumen perikanan.
Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan persoalan dokumen perikanan.
Melalui langkah tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap kendala administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas melaut dan penghidupan masyarakat pesisir tetap terjaga.
