HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 keseluruh kementrian dan lembaga serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Provinsi Kalsel berlangsung secara virtual diikuti oleh Plt Gubernur Rudy Resnawan, di Command Center SetdaProv, Rabu (25/11) siang.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya menyampaikan di saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian sebab itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini.
“Agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal I 2021 artinya di Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan,” imbuhnya.
Setelah itu Presiden Jokowi menghimbau, bantuan sosial di awal Januari 2021 harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat, agar belanja masyarakat meningkat, konsumsi meningkat sehingga menggerakan ekonomi di lapisan bawah.
APBN 2021 akan fokus pada empat hal. Pertama, di bidang kesehatan yang fokus kepada vaksinasi maupun sarana dan prasarana kesehatan. Kedua APBN 2021 fokus yang berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.
“Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, untuk bangun pondasi yang lebih kuat kita akan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan lain lain,” jelasnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan, di APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020.
Alokasi APBN 2021 terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Kemudian, untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun.
“Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang,” ucapnya.
Kemudian, di bidang kesehatan akan digelontorkan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,17 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun dan pembangunan tekonologi informasi Rp 26 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Antara lain mobilitas manusia yang membangun, perdagangan merosot global, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.
Oleh sebab itu, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.
“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan melawan siklus dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” harap Menkeu Sri Mulyani.
Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran waktu dan tepat kualitas.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Agus Dyan Nur menyampaikan kepada awak media untuk Provinsi Kalsel akan disampaikan pada 1 Desember 2020 secara keseluruhannya.(HL9/Ptr)
