Headline9.com, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H Muhidin merotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Senin (14/7/2024), bertepatan dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel HM Syarifuddin. Secara otomatis, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lowong.
Tercatat, sebanyak tiga belas orang berstatus Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kini mendapat mandat sekaligus tantangan dari orang nomor satu di Kalsel, H Muhidin, saat menyampaikan sambutannya, bertempat di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Kompleks Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel mengucapkan ungkapan kata ‘galau’ di pelantikan Sekdaprov Kalsel. Ungkapan itu membuat spekulasi bahwa ada pejabat eselon II yang tak senang (suka) dirotasi alias dipindahtugaskan. Namun saat dikonfirmasi, H Muhidin menjelaskan bahwa ungkapan tersebut dimaksudkan adalah penyegaran sekaligus percobaan apakah penempatan itu tepat bagi pejabat yang telah diamanahkan.
“Sebagai makhluk (manusia) ada rasa tidak senangnya. Pasti galau, karena apa? sudah enak di sini tiba-tiba ditempatkan ke instansi lain itu jelas dan sudah pasti. Penilaian ini juga bukan saya saja tapi bertiga (Wagub dan Sekda) dengan penuh pertimbangan serta apa adanya. Artinya harus dirasakan, karena ada catatan alias tidak sembarangan,” paparnya, kepada awak media.
Jika memang galau bercampur tak senang lantaran dirotasi, ia selaku kepala daerah sudah legawa dan telah memaafkan. “Jangan sampai salah paham, kami memindahkan ini bukan berarti tidak menyenangi tetapi percobaan saja. Karena tidak sesuai ditempatkan membuat sedih dan marah kepada kami, artinya siapa yang galau sudah dimaafkan dan tolong juga maafkan kami,” harap Gubernur H Muhidin.
Adapun dasar dilakukannya rotasi itu dituangkan melalui salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 800.1.3.3/02-05/BKD/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
Dari hasil salinan terdapat lampiran pejabat yang dirotasi, yakni Sri Mawarni sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dirotasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Husnul Hatimah menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM diamanahkan kembali jadi Kepala DP3AKB. Sulkan, sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) kini dipercaya memegang jabatan Staf Ahli Gubernur Kemasyarakatan dan SDM, sementara Ahmad Bagiawan sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum dirotasi menjadi Kepala Disdag, Rospana Sofian menjabat Kepala Biro Umum kini dirotasi menjadi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Kemudian, Ariadi Noor yang menduduki jabatan Kepala Bappeda kini dirotasi sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahul Chair juga mengemban tugas Kepala BPKAD juga dirotasi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dinasyah kini menduduki jabatan Asisten Administrasi Umum setelah sebelumnya diberikan amanah sebagai Kepala BKD Kalsel.
Rusma Khazairin sebelumnya diamanahi sebagai Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat pada RSUD Ulin Banjarmasin dirotasi menjadi Kepala Biro Organisasi dan dr Diaudin telah menduduki jabatan sebagai Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dikembalikan ke jabatan sebelumnya yakni selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel. Selain itu, Galuh Tantri Narindra yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selanjutnya, Taufik Hidayat kini dipercayakan Gubernur Kalsel sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setelah sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda). Terakhir, M Farhanie kini juga diberikan kepercayaan menduduki posisi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan masih tergolong baru menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Kendati ada yang baru saja dilantik dan dirotasi, tambahnya jangan terlalu senang. Sebab, amanah yang diberikan tetap akan dievaluasi dengan memberikan tenggat waktu enam bulan. “Jika tak sesuai, bisa saja kita ambil tindakan tegas entah itu dinon jobkan (dibebastugaskan) apabila terjadi sesuatu (fatal, red). Pelantikan hari ini, kita mencoba melihat bagaimana mereka bisa memegang amanah dalam menjalanlan jabatannya,” kata dia, saat bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman didampingi Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin. Dengan niat yang tulus, dirinya meminta agar pejabat yang dirotasi sekiranya mencoba dulu. Ia berharap, rotasi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kemajuan pemerintahan ke depan.
Supaya pengisian pejabat definif bisa dipercepat, dirinya menyebut, akan segera dilakukan assessment untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang kosong baik telah lama ditinggalkan ataupun baru ditinggalkan. Sementara ini, lanjut dia, bakal diisi pejabat sementara melalui Pelaksana tugas (Plt).
“Iya betul, nanti posisi yang lowong akan kita lelang dan kami memilih (tidak pandang bulu, red) apakah itu orang terdekat saya atau tidak, yang jelas apabila orang itu berkompeten dan bagus bisa kita tempatkan sesuai keahliannya. Karena kita masih ada sesi kedua khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemprov Kalsel,” tutupnya.
Diketahui, SKPD yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif eselon II dilingkup Pemprov Kalsel dan posisinya masih diisi Pelaksana tugas (Plt) meliputi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Kekosongan pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama juga terjadi karena rotasi yang dilakukan Gubernur Kalsel H Muhidin, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Perekonomian, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur serta beberapa Wakil Direktur (Wadir) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
