headline9.com, BANJARMASIN – Bunda PAUD Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, mendorong optimalisasi implementasi kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah sebagai upaya strategis menyiapkan generasi emas sejak usia dini. Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD 2025 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (8/9/2025) pagi.
Rakor yang mengusung tema Optimalisasi Peran Bunda PAUD Dalam Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah ini dihadiri seluruh Bunda PAUD dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pelantikan Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Lisa Halaby.
Dalam sambutannya, Hj. Fathul Jannah menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi emas masa depan bangsa yang harus dipersiapkan secara matang melalui pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurutnya, pendidikan sejak dini tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, sosial-emosional, serta nilai-nilai moral.
Ia menjelaskan, program wajib belajar satu tahun pra sekolah yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan strategis agar setiap anak memperoleh layanan PAUD yang layak dan berkualitas sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi kita semua, yakni pemerintah, lembaga PAUD, masyarakat, serta peran aktif Bunda PAUD sebagai penggerak utama di wilayah masing-masing,” ujar Hj. Fathul Jannah.
Ia menambahkan, Bunda PAUD memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan layanan PAUD yang berkualitas, terjangkau, dan merata hingga ke seluruh pelosok daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh Bunda PAUD kabupaten/kota memperkuat jejaring, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta saling berbagi praktik baik yang telah diterapkan di daerah masing-masing.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, ia optimistis program wajib belajar satu tahun pra sekolah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan.
“Dengan semangat gotong royong, insyaAllah kita bisa mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” tambahnya.
Hj. Fathul Jannah juga berharap Rakor Bunda PAUD 2025 dapat menghasilkan rumusan program kerja yang konkret dan strategi yang aplikatif, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah di Banua.
“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai momentum untuk memperkuat jejaring, membangun komitmen bersama, serta menyatukan langkah nyata dalam mendukung keberhasilan program wajib PAUD satu tahun prasekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Bunda PAUD Kalimantan Selatan, Hj. Masrupah Syarifuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor Bunda PAUD 2025 merupakan bagian dari program kerja Bunda PAUD Kalimantan Selatan tahun 2025.
Ia menjelaskan, rakor ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi terkait program-program prioritas Bunda PAUD Kalsel dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD kepada masyarakat di setiap kabupaten dan kota.
“Rakor ini untuk meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi tentang program prioritas Bunda PAUD Kalsel dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat yang ada di tiap daerah masing-masing,” ujarnya.
Rakor tersebut juga diisi dengan panel diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Galuh Tantri Narindra, ST., MT., memaparkan materi tentang peran pemerintah daerah dalam menunjang kebijakan nasional wajib belajar satu tahun pra sekolah. Narasumber kedua, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan, Yuli Haryanto, SE, M.Si, menyampaikan materi mengenai peran strategis Bunda PAUD dalam pelayanan PAUD yang berkualitas.
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok per kabupaten/kota serta penyusunan rencana tindak lanjut program kerja Bunda PAUD di masing-masing daerah sebagai langkah konkret mendukung implementasi wajib belajar satu tahun pra sekolah.
