headline9.com, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III dalam mendukung percepatan penanganan banjir di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul koordinasi intensif yang digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang menunjukkan respons cepat BWS dalam mengintervensi sejumlah persoalan infrastruktur air yang selama ini menjadi pemicu banjir di permukiman warga.
Koordinasi lintas sektor tersebut melibatkan jajaran Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balangan. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, bersama tim teknis.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, Jumat (13/3/2026) mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyinkronkan langkah penanganan banjir agar lebih tepat sasaran, baik dalam konteks lokal maupun regional.
“Kami sangat mengapresiasi BWS Kalimantan III. Respons beliau sangat luar biasa, terutama terhadap usulan jangka pendek kami. Hal ini memberikan kepastian bahwa keluhan masyarakat akan segera dipetakan secara teknis melalui survei lapangan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Rahmi menjelaskan, terdapat dua fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni penanganan banjir lokal di wilayah Balangan serta penanganan banjir skala regional lintas Banua Anam.
Untuk penanganan lokal, Pemkab Balangan menyoroti persoalan di Desa Bihara Hilir dan Pulantan yang dalam lima tahun terakhir mulai terdampak banjir. Kondisi ini dipicu oleh pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum rampung sehingga menghambat aliran air.
Akibatnya, kawasan permukiman warga mengalami genangan, sementara area persawahan di sekitarnya justru mengalami kekeringan.
Selain itu, kondisi Bendung Batumandi yang tidak lagi berfungsi akibat kerusakan saluran juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur tersebut direncanakan akan diakuisisi oleh pemerintah daerah untuk kemudian direhabilitasi agar kembali mendukung sektor pertanian.
Dalam pembahasan skala regional, Pemkab Balangan juga mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi sungai di daerah aliran sungai (DAS) dan sub DAS Barito, hingga pembangunan embung di wilayah Halong serta kolam retensi di beberapa titik strategis.
Menanggapi usulan tersebut, pihak BWS Kalimantan III menyatakan kesiapan untuk segera menurunkan tim survei guna melakukan kajian teknis secara menyeluruh. Salah satu opsi yang akan dikaji adalah pembangunan drainase di bawah saluran irigasi untuk memulihkan aliran air di wilayah terdampak.
Rahmi menambahkan, untuk rencana aksi jangka pendek seperti penanganan dampak irigasi Pitap dan rehabilitasi Bendung Batumandi, pelaksanaannya berpotensi dimulai pada tahun anggaran 2026.
Sementara itu, program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai skala besar diproyeksikan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
“Pihak BWS berkomitmen menghitung secara teknis apa saja yang menjadi kebutuhan. Kami berharap sinergi ini memastikan penanganan banjir di Balangan dan Banua Anam berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan melalui dukungan anggaran pusat,” pungkasnya.
