headline9.com, BANJARBARU – Dinas Sosial Kota Banjarbaru memperkuat peran perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan sebagai bagian dari strategi menekan angka kemiskinan yang tercatat 3,44 persen pada 2025, sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,20, dalam upaya mewujudkan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Dalam struktur pembangunan daerah, sektor sosial menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kualitas kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan angka kemiskinan, tetapi juga menyentuh langsung kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meliputi lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga korban bencana.
Kepala Dinas Sosial Banjarbaru, Rokhyat Riyadi, menegaskan intervensi sosial tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Penanganan sosial ini bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana kita memastikan masyarakat bisa hidup lebih layak dan sejahtera,” ujarnya.
Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di Banjarbaru mengalami penurunan dari 3,79 persen pada tahun sebelumnya menjadi 3,44 persen di tahun 2025, atau sekitar 11.065 jiwa. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dilakukan secara terintegrasi lintas OPD.
Dalam implementasinya, Dinas Sosial fokus pada pemberian bantuan kepada kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Pada tahun 2025, sebanyak 195 lansia menerima bantuan sosial, dan meningkat menjadi 203 lansia pada triwulan pertama 2026.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada penyandang disabilitas, dengan jumlah penerima sebanyak 87 orang pada 2025 dan 70 orang pada 2026. Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang belum terjangkau bantuan pemerintah lainnya.
“Lansia dan penyandang disabilitas yang menerima bantuan adalah mereka yang belum tercover bantuan lain. Ini untuk memastikan tidak ada yang terlewat,” jelas Rokhyat.
Dalam momentum Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru, Dinas Sosial juga menyiapkan penyaluran bantuan kepada 500 lansia dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial.
Selain bantuan langsung, Dinas Sosial juga mengembangkan program jaminan sosial melalui integrasi dengan layanan kesehatan. Tercatat sebanyak 65 lansia telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
Program ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, khususnya dalam meningkatkan angka harapan hidup (AHH) yang menjadi indikator IPM.
“Dengan jaminan kesehatan, lansia bisa mendapatkan layanan medis yang lebih baik. Ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup mereka,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga melaksanakan program sewa rumah bagi lansia yang tidak memiliki tempat tinggal. Pada tahun 2026, sebanyak 18 lansia mendapatkan bantuan sewa rumah yang ditanggung pemerintah daerah.
Program ini menjadi bentuk intervensi sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi kelompok rentan.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri. Data penerima bantuan diperoleh melalui integrasi dengan Disdukcapil, yang memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Validasi data menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih bantuan serta memastikan efektivitas program.
“Data dari Disdukcapil sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, perencanaan program sosial juga tidak terlepas dari peran Bapperida yang mengintegrasikan data lintas OPD dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Pendekatan berbasis data ini memastikan intervensi sosial selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dukungan anggaran dari BPKAD juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program sosial. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, sektor sosial tetap menjadi prioritas karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.
“Program sosial tetap kita jaga, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” ujar perwakilan BPKAD.
Korelasi dengan sektor pendidikan juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan kemiskinan. Anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial didorong untuk tetap bersekolah melalui berbagai program dukungan pendidikan.
Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Selain itu, keterkaitan dengan BKPSDM juga terlihat dalam penguatan kapasitas aparatur sosial. Petugas sosial dituntut memiliki kompetensi dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang kompleks, sehingga pelatihan dan pengembangan SDM menjadi hal yang penting.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan sektor sosial menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. “Kita ingin memastikan pembangunan ini dirasakan oleh semua masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Erna Lisa Halaby menekankan keadilan sosial menjadi bagian penting dalam visi Banjarbaru EMAS. “Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal. Semua harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama,” tegasnya.
Ke depan, Dinas Sosial menargetkan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Program perlindungan sosial akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, peningkatan kemandirian masyarakat juga menjadi fokus utama, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.
Dengan pendekatan ini, Dinas Sosial tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Banjarbaru EMAS, sektor sosial menjadi representasi nyata dari aspek “Adil” dan “Sejahtera”, yang memastikan setiap warga mendapatkan haknya secara proporsional.
Capaian penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi bukti pembangunan di Banjarbaru tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.
Dengan sinergi lintas OPD, kebijakan berbasis data, serta komitmen kuat pemerintah daerah, Dinas Sosial terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan Banjarbaru.
