headline9.com, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Senin (8/6/2026). Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan sejumlah agenda prioritas, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan publik, penertiban aset daerah hingga penguatan pengelolaan lingkungan.
Rakor yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni itu diikuti seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari staf ahli, asisten sekretaris daerah, tenaga ahli P2D, inspektur, sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah hingga direktur rumah sakit daerah.
Dalam arahannya, Lisa mengawali rapat dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ulun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” ujarnya.
Meski demikian, Lisa mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Pada sektor keuangan daerah, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih fokus melakukan efisiensi belanja dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang sah. Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD perlu diimbangi dengan inovasi dalam menggali potensi PAD.
Selain itu, ia menekankan agar penyaluran dana hibah dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Evaluasi terhadap program hibah harus dilakukan secara ketat agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Lisa juga mengungkapkan bahwa Kota Banjarbaru baru menerima dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut diminta dimanfaatkan secara efektif untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pelayanan publik, Wali Kota memberikan perhatian khusus terhadap kualitas layanan pemerintah. Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar mengedepankan profesionalisme dan menghindari segala bentuk pungutan liar.
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” tegasnya.
Terkait pengelolaan aset daerah, Lisa meminta perangkat daerah melakukan pendataan dan penertiban aset secara menyeluruh guna memastikan seluruh aset pemerintah tercatat dan terkelola dengan baik.
Ia juga memberikan perhatian terhadap administrasi pertanahan dengan meminta camat dan lurah lebih cermat dalam menerbitkan surat sporadik agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” pesannya.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banjarbaru juga diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah.
Menutup arahannya, Lisa mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan sinergi lintas sektor guna mewujudkan Banjarbaru yang maju, tertata, dan sejahtera.
“Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan komitmen seluruh pihak. Karena itu, saya berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Banjarbaru,” katanya.
