headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyosialisasikan Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi Masyarakat dan Penanam Modal sebagai upaya memperkuat iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Lake House Kampung Putera Bulu Awang, Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Senin (8/6/2026).
Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dan diikuti pelaku usaha, investor, perwakilan perusahaan, UMKM, SKPD, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Habib Idrus menegaskan investasi memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan investasi.
Menurutnya, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan berbagai insentif dan kemudahan berusaha secara transparan, terukur, dan akuntabel.
“Peraturan ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan berusaha secara transparan, terukur serta akuntabel kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Habib Idrus menjelaskan, insentif dan kemudahan yang dapat diberikan meliputi pengurangan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan permodalan, fasilitasi pelatihan vokasi, hingga berbagai bentuk kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha, koperasi, UMKM, maupun investor.
Pemberian insentif tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan sumber daya daerah, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa investasi yang diharapkan tumbuh di Kabupaten Banjar bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang positif, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati kearifan lokal, serta memperkuat kemitraan dengan UMKM dan koperasi daerah.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, dunia usaha diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, Santi Nurlela, mengingatkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan dan tata kelola perusahaan yang baik.
Ia meminta seluruh pelaku usaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip good corporate governance, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, serta turut menjaga iklim usaha yang sehat dan kondusif.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi yang berkualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Banjar berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
