headline9.com, MARTAPURA – Lebih dari 60 persen APBD Kabupaten Banjar dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam proses tersebut dituntut memahami regulasi dan mampu menerapkannya secara tepat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Model Blended Learning di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Senin (14/9/2026).
Menurut Yudi, besarnya porsi belanja melalui PBJ membuat proses pengadaan berkaitan langsung dengan efektivitas pembangunan daerah.
“Artinya, efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana peserta di ruangan ini mengelola proses PBJ tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran perlu diikuti pemahaman aparatur terhadap ketentuan pengadaan. Sertifikasi PBJ, kata dia, tidak semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan.
Yudi mengingatkan peserta agar mengikuti perkembangan regulasi. Ketentuan PBJ sebelumnya mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, sedangkan saat ini telah terbit Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
“Aturan PBJ terus berkembang. Dulu berpedoman pada Perpres 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021. Namun sekarang harus terus update dengan regulasi terkini, mengingat telah terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025,” katanya.
Regulasi terbaru tersebut antara lain berkaitan dengan percepatan proses, efisiensi harga dan perluasan transaksi elektronik. Yudi menilai kesalahan dalam menentukan metode pengadaan maupun kekeliruan pada tahap perencanaan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek.
Ia pun meminta pelatihan tidak berhenti pada penyampaian materi di kelas. Peserta perlu mendapat porsi praktik dan simulasi, termasuk membahas kasus yang ditemui dalam pekerjaan.
“Tolong agar pelatihan ini tidak hanya berkutat pada teori dan ceramah di kelas. Perbanyak porsi simulasi dan bedah kasus serta ajak peserta membedah langsung sistem SIRUP, SPSE, hingga E-Katalog, supaya begitu mereka kembali ke kantor, mereka sudah siap kerja, bukan baru siap belajar,” harapnya.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Nasrullah Shadiq mengatakan pelatihan digelar untuk memperkuat pemahaman pegawai mengenai tata cara PBJ pemerintah. Saat ini masih terdapat pejabat dan pegawai yang belum memiliki sertifikat pengadaan.
“Karena terus terang selama ini kita masih kekurangan tenaga atau banyak di lingkup kita, khususnya eselon III dan IV, yang belum mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Ini adalah level 1 bagi mereka yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan, dan setelah ini ada level lanjutan,” jelas Nasrullah.
Salah satu peserta, Noor Syawli Syahri, mengatakan model blended learning memberi keleluasaan dalam proses pembelajaran sekaligus memperkaya pemahaman mengenai PBJ.
“Model blended learning membuat proses belajar lebih fleksibel dan aplikatif. Sertifikasi kelulusan yang diperoleh juga menjadi modal penting untuk meningkatkan profesionalisme dan menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” ucap Syawli.
Pelatihan diikuti 30 peserta yang terdiri atas pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana. Kegiatan berlangsung 14–17 September 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, dengan narasumber dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan.
Uji kompetensi dijadwalkan 18 September 2026 di laboratorium BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
