headline9.com, MARTAPURA – Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar memperkuat pemahaman perangkat daerah tentang pengelolaan data melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata.
Kegiatan berlangsung di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026), dan dibuka Kepala DKISP Banjar Faisal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa.
Sosialisasi menghadirkan Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar sebagai narasumber.
Faisal mengatakan, penguatan tata kelola data menjadi aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui sosialisasi tersebut, perangkat daerah diharapkan memahami tanggung jawab dalam pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, hingga penyampaian sesuai standar yang ditetapkan.
Sementara itu, Ali Akbar menjelaskan, E-Walidata berperan memastikan data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Ia menegaskan, pengelolaan data tidak sekadar menginput dan mengunggah informasi ke aplikasi, tetapi juga memastikan kesesuaian standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk.
“Dengan adanya SIPD-RI E-Walidata, diharapkan proses pengelolaan dan koordinasi data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan terarah. Data yang disampaikan harus memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Yunizar menyampaikan materi mengenai kebijakan dan implementasi SIPD-RI, khususnya untuk mendukung integrasi data pemerintahan daerah.
Adapun Firman Jati Putra memberikan materi tentang prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya kualitas data dalam mendukung pembangunan daerah melalui penerapan prinsip SDI.
Melalui kegiatan ini, DKISP Banjar mendorong pengelolaan data pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

