BerandaBanjarbaruPemkot Banjarbaru Perkuat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

Pemkot Banjarbaru Perkuat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting

headline9.com, BANJARBARU– Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data akurat untuk mempercepat penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi Tahun 2026, Senin (16/11/2026).

Rakor berlangsung di Aula Gawi Sabarataan mulai pukul 14.00 WITA dan dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Marhain Rahman, mewakili Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby.

Membacakan sambutan tertulis Wali Kota, Marhain menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan kesehatan, tumbuh kembang anak, dan kualitas generasi penerus.

Menurutnya, stunting tidak hanya berkaitan dengan kecukupan gizi, tetapi juga pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

BACA JUGA :  DISPUPR Banjarbaru Gelar Pelatihan LPSE

Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor secara terpadu agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan peran sesuai tugas masing-masing dan memperkuat koordinasi. Data yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan keluarga sasaran serta bentuk intervensi yang tepat.

BACA JUGA :  Pemko Banjarbaru Gelar Sarasehan Bahas Pemanfaatan Data Keluarga untuk Pembangunan Daerah

Selain perangkat daerah, jajaran kewilayahan dan tenaga kesehatan diminta aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Unsur tersebut meliputi camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga, hingga Tim Penggerak PKK.

Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan setiap keluarga yang membutuhkan memperoleh perhatian dan layanan sesuai kebutuhannya.

Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama, tenaga ahli, serta kepala perangkat daerah terkait.

- Advertisment -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
headline9.com
headline9.com
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular