headline9.com, BANJARBARU – Pemko Banjarbaru mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, Kamis (19/11/26).
Perubahan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan mekanisme pembentukan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan, pembaruan aturan juga ditujukan untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Menurut Lisa, pembentukan regulasi perlu menjunjung prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.
Perubahan tersebut juga diarahkan untuk mengintegrasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penyusunan regulasi yang akuntabel.
Upaya itu mencakup mitigasi risiko korupsi dan penutupan celah penyalahgunaan wewenang sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan produk hukum daerah.
Dalam dokumen usulan, penyesuaian merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Usulan tersebut juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Raperda ini menjadi salah satu dari tujuh usulan Pemko Banjarbaru dalam Propemperda Tahun 2027.

