headline9.com, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Susila dalam Propemperda 2027.
Raperda tersebut menjadi salah satu dari tiga usulan inisiatif DPRD dalam daftar prioritas pembentukan peraturan daerah.
Dalam laporan Bapemperda, pengusul menyampaikan perlunya pengaturan terkait perlindungan anak dan remaja, ketertiban umum, serta penanganan perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan.
Laporan itu juga mencantumkan kekhawatiran sebagian orang tua, tokoh agama, dan lembaga pendidikan terhadap paparan informasi di media sosial, sekolah, serta ruang publik.
Pengusul mengusulkan pengaturan mengenai pembinaan, sanksi, dan koordinasi sebagai bagian dari materi Raperda.
Namun, batasan perilaku dan rumusan ketentuan yang akan diatur masih memerlukan pembahasan lebih lanjut agar memiliki kepastian hukum.
Kajian juga diperlukan untuk memastikan substansi Raperda sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sambutan tertulis Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby tidak memuat uraian atau komentar khusus mengenai Raperda inisiatif DPRD tersebut.
Raperda ini masih berupa usulan dalam Propemperda 2027 dan belum menjadi peraturan daerah yang berlaku.

